JAKARTA — IndonesiaPos
Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini mencuat sebagai respons terhadap tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan langsung di Indonesia.
Dalam pidatonya pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jumat (5/12), Prabowo menilai sistem pemilihan tidak langsung bukan hal baru. Skema tersebut juga diterapkan sejumlah negara lain.
“Kalau masyarakat sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, mengapa tidak sekaligus mereka yang memilih gubernur dan bupati? Selesai,” ujarnya.
Ia mencontohkan Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia sebagai negara yang menerapkan model demokrasi dengan biaya politik yang relatif lebih rendah dibanding sistem pemilu langsung.
“Negara-negara itu memakai sistem politik yang murah,” tambahnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya suasana kolaboratif setelah proses pemilu rampung. Menurutnya, demokrasi Indonesia idealnya mencerminkan semangat gotong royong.
“Ketika bersaing, kita bertanding. Setelah itu selesai, kita bersatu kembali, kompak, dan bekerja sama,” katanya.
Dalam forum yang sama, Bahlil kembali mengemukakan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah sebaiknya dilakukan oleh DPRD. Ia berpendapat mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik sekaligus mengurangi praktik politik uang.
“Setelah dikaji, lebih baik pilkada dipilih lewat DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Tidak usah pusing-pusing lagi,” ucap Prabowo.
Bahlil menilai Indonesia perlu menemukan formula demokrasi yang selaras dengan kebutuhan nasional dan tidak membebani peserta politik dengan biaya besar.
“Demokrasi harus meminimalkan permainan uang. Jangan sampai hanya orang-orang berduit yang menentukan arah politik,” tutupnya. (E-3)
