BONDOWOSO, IndonesiaPos – Panitia Khusus (Pansus) Kelangkaan Pupuk bersubusidi, DPRD Bondowoso menggelar rapat dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisisda di Gedung DPRD. Selasa, (20/9/2022)
Agenda rapat itu membahas perihal kelangkaan pupuk bersubsidi di seluruh Kecamatan, Kabupaten Bondowoso. Meski distributor telah tebus pupuk ke produsen.
Anggota Pansus dari fraksi PDI P, Bambang Suwito mengemukakan, sebetulnya kelangkaan pupuk bukan pada Perencaaan Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
Bambang menyebut, kelangkaan itu dipicu oleh permainan yang dilakukan oleh sejumlah kios dan distributor, dengan menggunakan nama – nama yang tercantum dalam RDKK sebagai penebus.
“Faktanya, banyak nama warga yang tercantum dalam RDKK tidak melakukan penebusan pupuk bersubsidi,”kata Bambang.
Bambang mengaku, jika dirinya bersama tim-nya turun ke masyarakat menanyakan langsung dan mengkonfirmasi nama yang muncul di t-pubers sebagai penebus, tapi pada kenyataannya mereka tidak pernah menebus pupuk bersubsidi
BACA JUGA : Ahmad Dhafir Sebut, Kelangkaan Pupuk di Bondowoso Akibat Kejahatan Terstruktur
“Bahkan ada nama-nama warga yang tidak punya lahan pertanian, sudah pindah tempat puluhan tahun, dan ada yang meningal, terdaftar di t-pubers tebus pupuk bersubsidi,”urai Bambang yang akrab dipanggil BK ini.
BK minta kepada anggota Pansus, agar jangan mengkambing hitamkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan persoalan kelangkaan pupuk ini, PPL sudah bersusah payah menyusun RDKK. Bahkan para PPL harus menginap dirumah warga hanya untuk menyelesaikan penyusunan RDKK bersama petani, yang menjadi persoalan adalah pupuk langka dan hilang. Ini akar permasalahannya.
“PPL itu sudah bersusah payah, malah disalahkan. Pupuk bersubsidi hilang dan masyarakat menjerit. Bukan pada penyusunan perencanaan, tapi pada realisasi pupuk di kios hingga menyebabkan kelangkaan,”ujarnya.
Permasalahan kelangkaan pupuk akan terus terjadi tiap tahun jika yang dibahas adalah RDDK. Bambang berharap, kepada Aparat penegak hukum (APH), agar juga bergerak melakukan penyelidikan terhadap hilangnya pupuk di kios dan di distributor.
“Saya kira, APH sudah dapat menyimpulkan terjadinya kelangkaan dan hilangnya pupuk di kios dan distributor, karena APH juga ikut sidak dan menyaksikan di kios dan distributor,”tegasnya.
Selain itu, BK minta kepada pengawas dan KP3 fokus pada pada realisasi dan alokasi pupuk di masing-masing kios, sehingga pupuk tidak hilang dan langka.
“Saya sependapat dengan Pak Ketua DPRD, bahwa untuk meminimalisir hilangnya pupuk, maka tiap-tiap Kecamatan harus ada gudang pupuk distributor,”imbuhnya.
