BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id
Ratusan Kepala Desa (Kades) terpilih yang baru dilantik Rabu, 20 November 2019, kompak tidak hadir rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Banyuwangi,Kamis, (21/11/2019).
Selain kades, sejumlah lurah, camat dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga absen. Sementara dari 189 Kades yang ada di Banyuwangi yang hadir kurang dari 10 orang.
Padahal, rapat tersebut adalah agenda jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Raperda APBD Banyuwangi tahun 2020 itu cukup penting.
“Sebagian dinas di luar kota, ada yang barengan dengan acara dan sebagian tanpa keterangan,”kata Sekretaris Daerah, Mujiono.
Mujiono sangat menyayangkan banyaknya para pemangku kebijakan yang absen saat sidang paripurna tersebut. Terutama, bagi Kepala Desa yang baru dilantik, yang semestinya di awal masa jabatan harus trengginas mengikuti kegiatan pemerintahan.
Terlebih lagi, agenda paripurna kali ini seharusnya menjadi sebuah kesempatan bagi para Kades untuk mengetahui arah perkembangan Banyuwangi pada tahun 2020 nanti. Mulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020.
“Ini menjadi evaluasi bagi kami. Contohnya Kelurahan, hanya sedikit sekali yang hadir. Kepala Desa yang baru dilantik mestinya harus lebih semangat,”kata Mujiono.
Selain itu, Mujiono sebenarnya berharap sidang paripurna kali ini dapat dimanfaatkan oleh para kades yang baru dilantik sebagai ajang silaturahim sesama pemangku kebijakan.
“Diwajibkan hadir. Semua biar tahu program pemerintah ke depan,” tegasnya.
Tentunya, kata Sekda, absen massal para pelaku pemerintahan ini menjadikan sebuah catatan tersendiri bagi Pemerintah setempat. Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut bakal memberikan sanksi awal berupa terguran. “Sementara ini sanksi teguran dulu,” katanya. (ARI BP)
