PAMEKASAN,IndonesiaPos
Biaya operasional Penyaluran bantuan sosial beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Dinas Sosial (Dinsos) di wilayah Pamekasan diduga ada pemotongan.
Hal itu disampaikan oleh Dewan Energi Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Dear Jatim) Faisol, kalau ia menemukan kejanggalan pada biaya operasional yang diserahkan kepada sejumlah pendamping BSP di sejumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan,Madura.
“Pasalnya, biaya operasional yang sampai kepada Pendamping BSP hanya 850 rupiah per KPM, dengan rincian 250 rupiah untuk pendamping dan 600 rupiah untuk biaya kuli,”katanya.Kamis (28/10/2021).
Menurut Faisol, berdasarkan data yang ia punya, seharusnya biaya operasional yang harus sampai ke tangan pendamping BSP itu Rp, 5000 rupiah per KPM.
“Lalu sisa 4,150 rupiah itu larinya kemana,?”kata Faisol kepada sejumlah awak media.
Lebih lanjut Faisol menjelaskan, hal tersebut berdasarkan pengakuan dari sejumlah pendamping, biaya operasional itu diterima dari Koordinator Daerah Bantuan Pangan wilayah Pamekasan.
“Sehingga saya menduga, itu ada oknum yang sengaja mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan dari bantuan ini,”tambahnya.
Tak hanya itu, Pendistribusian beras PPKM di Pamekasan dianggap sudah menyalahi aturan yang ada, lantaran beras yang seharusnya sampai di depan rumah KPM malah diterima di Balai Desa.
“Ini kan bantuan beras PPKM, seharusnya diterima oleh penerima di rumahnya, bukan di balai Desa, banyak dibawah yang kita temukan seperti itu,”ungkapnya.
Sehingga Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas persoalan dugaan pemotongan biaya operasional tersebut.
“Dalam waktu dekat kita akan melayangkan surat ke Dinas Sosial untuk meminta keterangan perihal masalah tersebut,”pungkasnya. (an)
