BANYUWANGI, IndonesiaPos
Gelombang demonstrasi menolak disahkannya omnibus law UU Cipta Kerja yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Banyuwangi pada senin (12/10/2020).di depan gedung DPRD Banyuwangi Wakil Ketua DPRD dar Fraksi Demokrat angkat bicara.
Disela ramainya aksi demo ribuan mahasiswa di depan DPRD Banyuwangi, beredar kabar yang menyebutkan bahwa Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas juga menjadi Satgas dari Omnibus law dan juga merupakan ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)
Wakil ketua DPRD Dari fraksi Demokrat Michael Edy Hariyanto saat di wawancarai oleh beberapa media di ruang kerjanya menyampaikan bahwasanya permasalahan penolakan Omnibus Law ini Bupati Banyuwangi harusnya ikut menjawab dan memberikan solusi
“Dalam aksi mahasiswa se-Kabupaten Banyuwangi yang menolak disahkanya Omnibus law dan UU cipta kerja, Seharusnya Bupati Banyuwangi ikut bertanggung jawab dan mengatasi permasalahan penolakan Omnibus Law ini,
Karena kabar beritanya Bupati Banyuwangi Abdullah AA juga menjadi satgas Omnibus law dan juga sebagai Ketua asosiasi pemerintah Kabupaten seluruh indonesia (APKASI),”jelasnya di hadapan awak media.
Lebih lanjut Michael mengatakan kalau memang kabar tersebut benar
Seharusnya beliau juga harus mendengarkan bahwa ada penolakan dari masyarakat.
“Nanti kita akan berkirim surat terkait ini, Demo adalah hak untuk semua warga negara. Siapapun boleh melontarkan aspirasi dan kritikan baik pada Pemerintah ataupun DPRD untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya sebagai anggota DPRD dan salah satu pimpinan DPRD itu merupakan wakil rakyat apa yang diharapkan rakyat saya akan perjuangkan,” paparnya. (ris,dod)
