BLITAR,IndonesiaPos
KPU Kota Blitar Rabu (21/10/2020) malam menggelar debat public bagi calon walikota dan wakil walikota di gedung kesenian jalan Kenari. Debat tersebut dibagi 5 segmen yaitu tiap paslon memaparkan visi – misi terkait tema debat, pendalaman visi – misi melalui pertanyaan dari panelis dan dijawab paslon.
Ada 4 pertanyaan yang disiapkan 5 panelis dalam amplop tertutup, paslon bebas memilih dan dibacakan oleh moderator. Diantaranya mengenai sosial keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Blitar.
Debet menjadi panas setelah sampai pada segmen tanya jawab antara paslon. Segmen ini dimanfaatkan Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto, yang mengkritik lawannya petahana Santoso – Tjutjuk Sunario. Dia meyakinkan warga Kota Blitar, jika terpilih menjadi walikota tidak akan mengambil gajinya 1 rupiah pun.
Sejak awal Henry-Yasin menanggapi jawaban paslon nomor 2, langsung agresif dan mempertanyakan kebijakan petahana selama menjabat Wakil Walikota dan menjadi Walikota Blitar definitif. Mulai masalah santunan kematian warga yang lambat, honor kader Posyandu dan honor Ketua RT/RW yang tidak dinaikkan. Termasuk program andalannya, yakni masing-masing RT mendapat dana sebesar Rp100 juta.
“Kasihan Ketua RT harus dibebani pekerjaan seberat itu, kalau honornya tetap. Belum lagi kekuatan APBD 2021 yang disusun dalam kondisi Covid-19, apakah bisa dilaksanakan. Dalam program kami kesejahteraan pelayanan sosial keagamaan pasti masuk dan ditingkatkan, mukai modin, takmir, guru ngaji termasuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga harus diperhatikan,”kata Henry sambil mengucapkan yel-yel Gaasss Poolll dan One For All All For One.
Menanggapi hal ini Cawali nomor 2 Santoso langsung menjawab ocehan Henry, jika dengan 21 kelurahan, 188 RW dan 648 RT, program Rp 50-100 juta per RT sangat masuk akal dan APBD 2021 dipastikan mampu terlaksana. “Karena jika dirata-rata per RT Rp 50 juta, berarti hanya dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3,55 miliar. Tentunya dengan perencanaan, pendampingan dan pengawasan yang baik,”urai santoso
Meski begitu, Henry-Yasin tidak berhenti di itu saja, paslon nomor 1 ini mempertanyakan masal pendidikan dan tidak ada lagi program smartphone gratis, sepeda gratis. Bahkan yang terakhir tender seragam sekolah gratis gagal, LKP yang dulu gratis sekarang harus membayar. Termasuk proyek Fiber Optic senilai puluhan miliar dan dimulai sejak 2018, sampai sekarang belum bisa dinikmati masyarakat.
Setidaknya ada 5 kritikan yang disampaikan Cawali Henry kepada paslon nomor 2 atau petahana, diantaranya kegagalan beberapa indikator dalam LKPJ 2020, peningkatan pengangguran terbuka dan program pengentasan kemiskinan yang masih belum terdata.
Bahkan pada saat menjawab pertanyaan terkait ketenagakerjaan, Cawali Henry menyampaikan tidak akan mengambil gajinya jika terpilih menjadi Walikota Blitar, demi mewujudkan peningkatan peran generasi muda melalui program E-Commerce.
“Satu rupiah pun gaji saya tidak akan saya ambil, untuk mendukung para generasi muda Kota Blitar menjadi garda terdepan membangun kewirausahaan dan ekonomi kreatif,” tegas Henry
Pada sesi debat terbuka, kembali Henry menyoroti program Rp 50-100 juta per RT, apa dasar hukumnya, bagaimana perencanaan dan pengawasannya. “Jangan sampai seperti di kota lain, yang berakibat hukum dan beberapa RT berurusan dengan hukum,” paparnya.
Kemudian paslon No. 1 menambahkan jangan sampai Pilkada merusak silaturahmi, karena musuh sebenarnya adalah Covid-19. “Dengan APBD Pro Rakyat Jilid 3, mari wujudkan Kota Blitar lebih sejahtera 5 tahun kedepan,” pungkas Henry.(Lina
