JEMBER – IndonesiaPos
Mepetnya waktu pekerjaan proyek APBDP 2025 yang tinggal menghitung hari diprediksi akan menyisakan sejumlah persoalan. Selain kualitas pekerjaan yang diindikasikan tidak sesuai spek, termin pembayarannya pun akan molor.
HR, salah seorang rekanan kepada media menjelaskan, persoalan yang ia temui dilapangan terkait pengerjaan proyek jalan baik di DPU BMSDA maupun Pavingisasi di Dinas PRKPCK lebih pada kesiapan sejumlah rekanan dalam persoalan pendanaan maupun ketersediaan stok bahan.
“Kalau masalah proyek jalan yang hingga kini belum tergarap, masalahnya bukan hanya di Perusahaan AMP saja,tapi pada pembayaran AMP yang tidak sesuai,’ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk pembelian AMP banyak rekanan yang mengandalkan uang muka. Mereka menganggap sistem pembayaran nya sama seperti bansos dimana uang muka cair duluan. Namun kenyataannya banyak uang muka yang tidak bisa cair, baik di pekerjaan Jalan maupun Pavingisasi.
“Untuk proyek jalan di DPU BMSDA harus membayar dulu ke perusahaan AMP, baru bisa dikerjakan oleh perusahaan AMP,”terangnya.
Tapi karena kini banyak perusahaan baru, dimana mereka belum memahami tata kelola penganggaran di OPD termasuk pelaksanaan tehnis dilapangan menyangkut lokasi, maka banyak yang tidak siap.
“Karena tidak siap dari segi modal dan tehnis lapangan, maka banyak proyek yang terpaksa tidak bisa dikerjakan. Kalaupun terpaksa dikerjakan, saya yakin tidak sesuai spek,”tambahnya.
Selain persoalan jalan, proyek Pavingisasipun diprediksi luput dari spek yang ditentukan. H menyebutkan adanya indikasi proyek paving dikerjakan secara oplosan antara barang pabrikan dengan barang home industri. Hal ini dikarenakan stok bahan pabrikan menipis, bahkan sudah kehabisan stok sehingga memaksa rekanan untuk membeli di pembuat paving home industri.
Seperti pemberitaan sebelumnya, sekretaris komisi C, David Handoko Seto sempat berkomentar. Menurutnya, rekanan harus komit terhadap pekerjaannya.
Hal ini berdampak pada kesiapan rekanan menjalankan proyek yang telah ditandatangani kontraknya.
Persoalan tehnis lainnnya seperti permodalan perlu juga dipertimbangkan. “Kalau memang tidak punya modal mengapa nekat mengerjakan proyek. Toh ujung-ujungnya tidak bisa menyelesaikan,”tegasnya.
“Jika perlu kami akan rekomendasi blacklist untuk rekanan rekanan yang tidak memiliki integritas untuk pengadaan barang & jasa di pemkab Jember. Karena dengan adanya kejadian seperti ini yang di rugikan adalah rakyat karena tidak bisa merasakan program dari Pemkab Jember sebagaimana janji bupati. Tentu bupati juga di rugikan karena janji politiknya tidak terealisasi karena rekanan yang tidak memiliki integritas” tutup David. (kik)
.
Saat Launching Mepet, Puluhan Proyek Diprediksi Tak Selesai Tepat Waktu
