JAKARTA – IndonesiaPos
DPR RI didesak segera merespons rangkaian kejahatan Pemilihan Umum (pemilu) 2024. Apalagi, DPR merupakan wakil rakyat.
“Kami mendorong DPR membongkar kejahatan Pemilu 2024 khususnya dengan hak angket,”kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis Halili Hasan dalam keteranganya. Kamis, (22/2/2024).
Halili menyatakan dorongan itu seyogianya didengarkan DPR. Sebab, rakyat membayar pajak untuk menggaji para wakil rakyat.
“Sehingga anggota DPR harus menggunakan hak konstitusional mereka,” papar dia.
Selain itu, Halili mengajak pihak lain untuk berkolaborasi menuntaskan kejahatan pemilu. Mulai dari perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga media massa.
“Untuk menghentikan kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya dengan membajak pemilu dan demokrasi Indonesia,”ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muahammad Kholid mengatakan Fraksi PKS di DPR RI belum membahas terkait usulan calon presiden Ganjar Pranowo yang mendorong hak angket DPR untuk mendalami kecurangan Pemilu 2024. PKS akan mengkaji lebih dahulu usulan tersebut.
“PKS akan mendengarkan suara dan aspirasi rakyat terkait hak angket, apakah diperlukan atau tidak. Hingga saat ini, internal PKS belum membahas terkait ide hak angket ini. Tentu kami akan mengkaji terlebih dahulu hal tersebut,”kata Kholid saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (21/2).
Kholid menambahkan partainya juga terus berkomunikasi dengan PKB dan NasDem yang tergabung dalam koalisi pendukung Anies-Muhaimin Iskandar. Ketiga partai tersebut memiliki kursi di DPR saat ini.
“Kami juga akan diskusikan bersama koalisi perubahan, Nasdem dan PKB sebagai satu kesatuan tim pengusung AMIN. PKS saat ini sedang bekerja untuk fokus mengawal suara, dan memastikan suara tersebut tidak dicurangi,”kata dia.
