<

DPRD Blitar Gelar Paripurna, Dengarkan Hasil Reses Anggota

BLITAR, IndonesiaPos – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dipenghujung bulan dan penghujung tahun  menggelar Rapat Paripurna khusus dengan agenda penyampaian laporan reses 2023 bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (31/01/2023).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Susi Narulita didampingi Wakil Ketua Mujib serta dihadiri Sekretaris DPRD Kabupaten Blitar dan sejumlah anggota DPRD.

Dalam penyampaian laporan reses 2023 anggota DPRD kabupaten Blitar dapil VI Aryo Nugroho mengatakan,
Adapun sejumlah persoalan yang disampaikan dalam laporan reses salah satu diantaranya yakni bidang perekenomian, bidang pendidikan dan kesehatan.

“Terkait bidang perekonomian,  tersebut menuntut masyarakat untuk terus berpacu dalam meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan perekonomian. Pemerintah daerah diharapkan melalui perangkat daerah berperan proaktif meningkatkan perekonomian pada masyarakat seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan potensi yang ada di wilayah,” terangnya.

Masih Aryo Nugroho, terkait bidang kesehatan, ditentukan upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui pembinaan yang lebih intensif dan memberikan stimulan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan bidang kesehatan.

“Juga, dukungan pemerintah dalam bidang sektor wisata dapat dilakukan dengan cara pemberian bimtek pariwisata, bimtek ekonomi kreatif bidang pariwisata dan sebagainya,” imbuhnya.

Reses adalah agenda yang wajib dilakukan oleh pimpinan dari anggota DPRD yang kegiatannya adalah tatap muka atau bertemu langsung dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing yang dilakukan secara berkala, untuk mensosialisasikan program kerja dan kebijakan pemerintah sekaligus untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mengembangkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD sebagai representasi rakyat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta mengembangkan check and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah.(Ema)

BERITA TERKINI