JEMBER, IndonesiaPos
Ribuan PNS Jember sejak dua bulan terakhir belum menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dari informasi yang dihimpun dari beberapa sumber ASN menyebutkan, belum cairnya TPP dikarenakan belum adanya rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Jember terkait administrasi kepegawaian penunjang syarat pencairan TPP.
TPP sendiri merupakan tambahan penghasilan bagi ASN yang dinilaj berdasarkan tingkat kehadiran dan kinerja para pegawai dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara.
BM, salah seorang ASN kepada media menyebutkan, sejak dua bulan terakhir dirinya tidak menerima TPP, padahal sebelumnya lanjut BM, TPP cair setiap bulannya. ” Sudah dua bulan terakhir ini TPP tidak cair. Padahal ada ribuan ASN di Jember yang seharusnya mendapatkan TPP,”Ujarnya.
Menurut Pengakuan BM, sejumlah ASN pernah menanyakan persoalan keterlambatan pencairan TPP tersebut kepada pihak BKD, jawaban dari BKD masih menunggu perintah.
Kepala BKD Jember,Ruslan Abd.Ghani saat dikonfirmasi media via Whatapp menyatakan bahwa bahwa keterlambatan pencairan TPP lebih dikarenakan kehati-hatian pihak BKD. ” Bukan belum meng ACC dan bukan menghambat tapi perlu kehati-hatian Mas,’ ungkapnya singkat.
Ruslan tidak menjelaskan secara detail kehati-hatian yang mana yang dimaksudnya, namun dengan keterlambatan pencairan TPP berdampak pada sumber penghasilan tambahan ASN.
Menyikapi persoalan tersebut, sekretaris daerah (Sekda ) Jember, Mirfano membenarkan bahwa memang ada keterlambatan dalam pencairan TPP. Persoalannya pihak BKD belum berani mengeksekusi persyaratan proses pencairan TPP.
” Tinggal BKD yang belum berani memproses pencairan TPP terkait administrasi data pegawai,” tegasnya.
Persoalan keterlambatan pencairan TPP merupakan salah satu dari beberapa persolan yang terjadi di Jember pasca pengembalian KSOTK 2016 hasil rekomendasi dari Mendagri.
Sebelumnya sejumlah persoalan sudah muncul terkait kinerja Birokrasi di Pemkab Jember. Mulai dari menumpuknya sampah di alun-alun Jember bebebrapa waktu yang lalu dikarenakan tidak keluarnya anggaran BBM truk pengangkut sampah, hingga kekecewaan sejumlah rekanan karena tidak bekerjanya sejumlah pendamping kegiatan wastafel di dinas PU Bina Marga yang berdampak pada macetnya proses pencairan kegiatan pengadaan wastafel, padahal banyak diantara rekanan yang sudah menyelesaikan pekerjaannya. (uki)
