JEMBER IndonesiaPos – Dana rasionalisasi sebesar kurang lebih Rp.400 milyar yang kini sedang dalam kroscek komisi C DPRD Jember menurut informasi diambilkan dari anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jember. Nilai yang fantastis,Tidak tanggung-tanggung per OPD ditarget hingga puluhan milyar rupiah.
Ketua Komisi C , Budi Wicaksono saat dihubungi media mengaku mendengar adanya target nilai yang fantastis tersebut.
” Untuk DPU BMSDA saya dengar hingga Rp 70 Milyar, belum lagi OPD lainnya,”terangnya.
Namun dirinya tidak mengetahui untuk apa keperuntukan dana rasionalisasi tersebut, mengingat hingga kini komisi C masih belum mendapat informasi detail terkait pengelolaan anggaran tersebut. Termasuk apakah ada perubahan perencanaan untuk pembangunan infrastruktur pasca adanya “target” kepada beberapa OPD Tehnis tersebut.
” Biar lebih jelas, kita juga akan memanggil kepala Bappeda Jember, Hadi Mulyono dalam waktu dekat,”terangnya.
Senada dengan Budi, Edi Cahyo Purnomo sekretaris komisi D DPRD Jember kepada media beberapa waktu lalu menjelaskan dirinya memang mendengar ada anggaran rasionalisasi yang disiapkan pemkab Jember. ” Memang ada dalam peraturan menteri keuangan terkait persoalan tersebut.PMK nomer 83 PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2023 , “ungkapnya.
Tapi dalam penerapannya, lanjut Ipung sapaan Edi Cahyo Purnomo dana tersebut diperuntukkan untuk kepentingan wajib dan mendasar untuk kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat.
” Kami DPRD mulai awal sudah semangat untuk mempercepat pembahasan anggaran APBD 2023 pada bulan November 2022 lalu agar kegiatan segera terealisasi diawal tahun, Karena hal ini berdampak pada perkembangan pembangunan di Jember ,”ujarnya.
Kalau seperti ini lanjut Ipung sapaan akrab Edi Cahyo Purnomo apa bedanya dengan kepemimpinan sebelumnya. Selain percepatan pembangunan, Ipung yang juga ketua fraksi PDIP juga menanyakan keseriusan pemkab Jember untuk menangani beberapa persoalan antara lain persoalan dibidang pertanian, pengangguran, UMKM serta masalah stunting.
” Jadi sepatutnya anggaran dana rasionalisasi juga untuk penanganan persoalan masalah tersebut. Sebab secara spesifik kami menilai, penanganan masalah pengangguran, bupati tidak berhasil mengatasi persoalan ini,” tegasnya.
Ipung juga menyayangkan sikap Bupati yang tidak pernah membahas penganggaran dana Rasionalisasi ini dengan pihak DPRD. Padahal mulai awal sudah jelas anggota DPRD Jember sepakat untuk percepatan pembangunan di segala bidang demi masyarakat Jember mengingat tahun 2023 ini memasuki tahun politik.
Seperti pemberitaan sebelumnya, salah satu penganggaran dana rasionalisasi tersebut Diambilkan dari sejumlah OPD terutama tehnis untuk persiapan pemilukada mendatang,dampaknya akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Jember, Namun sayangnya hingga kini kepala Bappeda Jember Jember Hadi Mulyono sendiri tidak berkomentar saat dikonfimasi media terkait dan tersebut. (Kik)
