Editorial IndonesiaPos
Ditengah gonjang ganjing persoalan kelangkaan BBM di Jember yang patut di bahas bersama adalah Rencana proyek preservasi jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Jember ditujukan untuk peningkatan keselematan pengguna jalan, termasuk penanganan potensi longsor dan perbaikan geometri jalan.
Proyek dimaksud dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali. Terkait rencana proyek tersebut, pihak BBPJN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait sekira akhir bulan Juni 2025. Gambaran pelaksanaan proyek, durasi proyek, penutupan dan pengalihan arus serta rute alternatif dibahas secara estafet kurang lebih 1 bulan sebelum pelaksanaan proyek.
Saya tidak tahu apakah dalam rapat koordinasi tersebut dibahas pula impact berupa efek domino akibat penutupan total akses jalan Jember-Banyuwangi. Paling tidak menyangkut :
- Potensi kemacetan dijalur pantura mulai Probolinggo sampai dengan Banyuwangi
- Tersendatnya distribusi barang utamanya sembako, sayur mayur dan BBM.
- Potensi inflasi di daerah seputar tapal kuda dan sekitarnya utamanya Kabupaten Jember.
Taraaaa….dan semua itu benar2 terjadi, belum genap 1 minggu penutupan akses jalan Jember-Banyuwangi, telah menciptakan kemacetan yang luar biasa di jalur pantura dan efek dominonya luar biasa, antara lain :
- Antrean BBM mengular diberbagai SPBU khususnya di Kabupaten Jember. Akibat keterlambatan pengiriman BBM dari depo Banyuwangi ke Jember. Dan kondisi tersebut juga menyebabkan kemacetan disetiap tempat yang terdapat SPBU.
- Menurut penuturan kawan satu tongkrongan merugi besar saat kirim sayuran dari Lumajang ke Bali akibat busuk ditengah jalan akibat kemacetan yg luar biasa di jalur pantura.
- Sekolah ditingkat SD/SMP dan sederajat diubah sistem pembelajarannya menjadi sistem daring.
Itu beberapa dampak langsung yang nampak dalam beberapa hari ini. Yang menjadi pertanyaan kenapa pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember tidak mengantisipasi dampak ikutan yg mungkin timbul akibat penutupan total jalur Jember Banyuwangi. Padahal sosialisasi dan rapat2 koordinasi sudah dilaksanakan 1 bulan sebelumnya, dan waktu 1 bulan tentu cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya sehingga tdk menimbulkan kepanilan dan kerugian masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar mereka.
Ada beberapa catatan dari karut marut akibat penutupan total jalur Jember-Banyuwangi :
- Pemerintah Propinsi gagal mengantisipasi adanya dampak ikutan dari penutupan total jalur Jember-Banyuwangi bagi warga masyarakat yg tinggal di kawasan tapal kuda.
- Pemerintah Kabupaten Jember gagap dalam mengantisipasi dan menyikapi situasi yang ada. Kapasitas, kapabilitas, kompetensi, empati dan kesungguhan birokrasi yg terkait dengan kondisi dimaksud patut dipertanyakan. Mulai dari menyikapi keterlambatan distribusi BBM, tidak ada himbauan untuk masyarakat agar tidak melakukan “PANIC BUYING” yang menyebabkan kelangkaan BBM dan upaya penimbunan BBM oleh oknum2 masyarakat. Justru yang dilakukan membuat edaran pembelajaran secara daring untuk anak SD/SMP sederajat yang jelas akan merugikan peserta didik.
Disisi lain 3 hari antrean memperoleh BBM mengular yang menyebabkan kemacetan dimana2 saya melihat tidak ada polisi, anggota TNI, anggota dishub atau pol pp yang ada dilokasi. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dengan jajaran samping dan kurangnya empati terhadap masyarakatnya. Dan jauh hari kenapa Pemkab Jember tidak berkoordinasi dengan pihak BPH Migas, Pertamina dan PT. KAI untuk mencegah terjadinya keterlambatan distribusi BBM dari Depo Banyuwangi ke Jember dalam rangka antisipasi terhadap potensi kelangkaan BBM akibat panic buying masyarakat, misalnya.
Dan lebih sial lagi melalui pernyataan yang tersebar di Tik Tok Pak Bupati yang notabene pilihan sebagian masyarakat Jember dalam komunikasinya terkesan tertawa-tawa bersama jajaran tidak ada empati terhadap kesulitan masyarakatnya serta tidak menjelaskan strategi apa terobosan apa yang dilakukan pemerintah kabupaten untuk mengatasi karut marut situasi saat ini dengan langkah terukur, presisi dan dalam waktu yg jelas.
Sehingga masyarakat merasa tenang dan ada kepastian kondisi kedepannya…..
Entahlah. (RB,Penulis dan Pemerhati kebijaksanaan pemerintah)
