JAKARTA, IndonesiaPos
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Denny menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup dari sebelumnya terbuka.
Denny juga menyampaikan pernyataan seolah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Moeldoko.
“Pernyataan ini sontak membuat kegaduhan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap MK, Mahkamah Agung, dan mendegradasi kualitas demokrasi yang kita lakukan,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring Ferdinand Hutahean dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (2/6/23).
Ferdinand mengatakan pernyataan Denny tersebut patut diduga mengandung unsur fitnah dan hoaks. Untuk itu, dia mendesak agar kepolisian segera memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Denny.
BACA JUGA :
- Menko Polhukam Minta Polisi Usut Pernyataan Denny Indrayana Soal Putusan MK
- KH. Musthofa Aqil Siradj : Ulama se-Indonesia Tolak Politisasi Agama
- PAN Resmi Dukung PDIP Menangkan Ganjar di Pilres 2024
- Mendagri Dengan 3 Panyelenggara Pemilu Setujui Tiga RUU, PKPU dan Rancangan Perbawaslu
Menurut dia, pernyataan Denny akan memiliki dampak tidak baik terhadap kepercayaan publik pada produk hukum MK dan pemilu. Maka sudah sepatutnya Denny segera dipanggil untuk diperiksa.
“Kita sebagai warga negara justru berkewajiban menjaga kualitas demokrasi agar kepercayaan publik terhadap hasil demokrasi menjadi baik dan itu menjamin legitimisasi terhadap produk pemilu,” paparnya.
Sementara itu, lanjut dia, pernyataan Denny tersebut juga berpotensi membuat kekacauan bila sosok dukungannya kalah dalam pemilu. Kekalahan itu akan dianggap sebagai kecurangan penguasa.
“Masyarakat pasti akan mendukung Polri untuk menegakkan hukum terkait pernyataan Denny Indrayana,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga menyuarakan pernyataan serupa atas Denny Indrayana.
Dia menyatakan putusan MK bersifat rahasia sebelum diumumkan secara resmi. “Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” kata Mahfud
