JAKARTA, IndonesiaPos
Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan tiga pondasi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Tiga pondasi yang dimaksud ialah digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.
Hal itu diungkapkannya dalam acara ‘Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia’ yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat.
Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan. Seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi.
Pengalamannya ketika menjabat Gubernur Jawa Tengah, aplikasi keuangan yang diterapkan di Jateng mampu mencegah kebocoran anggaran hingga Rp 1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Dr. Y. Sri Susilo sepakat dan mendukung gagasan digitalisasi dalam pemerintahan yang disampaikan Ganjar. Apalagi, gagasan itu sudah dijalankan dan berhasil mencegah kebocoran uang negara sebesar Rp 1,2 triliun.
“Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran Rp 1,2 triliun. Terbesar secara nasional saat itu. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat,”kata Susilo. Minggu, (24/9/2023).
Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) yang diinisiasi dan sudah dijalankan Ganjar Pranowo berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran.
“Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong,”kata Susilo yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
GRMS mewujudkan Jateng menjadi transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan transparansi anggaran sebagai skala prioritas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat,”katanya.
