JEMBER, IndonesiaPos
Meski tergolong ramai dikunjungi wisatawan, Keberadaan wahana rekreasi Tanjung Papuma di kecamatan Ambulu Jember mendapat sorotan masyarakat, selain harga tiket yang relatif mahal, kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember pun 0 rupiah .
Agus Mashudi, salah seorang warga Jember , pengunjung Tanjung Papuma kepada Media mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya ada masalah dalam pengelolaan Wahana Tanjung Papuma. Dirinya yang sempat mengunjungi lokasi wahana Tanjung Pamuma mengungkapkan, harga tiket dilokasi sangat mahal.
“Saat itu saya mau berlibur ke Papuma. dipintu masuk ada dua orang petugas menarik tiket dengan menggunakan mesin ATM., dia bilang harga tiket Rp 25 ribu/orang ,”tuturnya.
Karena merasa terlalu mahal, akhirnya ia menanyakan Surat Ketetapan Retribusinya (SKR) dari Kab.Jember atau dari Propinsi. Namun jawaban keduanya tidak memuaskan.
“Mereka hanya bisa jawab bahwa mereka hanya bawahan. Dan dalam print out masih ada biaya tambahan 10 ribu untuk mobil, ” tambahnya.
Biaya tersebut sambung Agus masih belum termasuk wahana berbayar Guo lowo 5 rb dan puncak Siti Tinggil 10 RB. Padahal saat hearing beberapa hari lalu di DPRD dengan dinas pariwisata, dinas pendapatan daerah dan dan dinas PM PTSP kontribusi pajak kepada pemkab Jember hanya 10% dari retribusi parkir.
“Sangat ironis, ditengah mahalnya biaya tiket pengelolaan Tanjung Papuma , justru pemasukan bagi PAD Jember sangat Minim,” tegasnya
Salah satu pertimbangan yang diambil pihak Perhutani Provinsi sebagai pengelola Tanjung Papuma lanjut Agus karena mereka merasa menggunakan akses jalan sendiri untuk masuk lokasi Wahana,yang sebelumnya masih menggunakan jalan milik kabupaten. Sehingga mereka dengan seenaknya membuat kebijakan sendiri, termasuk dengan menggunakan akses jalan tersebut untuk operasional pengangkutan hasil produksi perhutani.
“Saya sebagai masyarakat Jember mendesak kepada Pemkab Jember agar mengevaluasi jalan perhutani,kalau jalan itu peruntukannya digunakan untuk akses selain jalan ke Tanjung Papuma, apalagi untuk akses mengangkut produksi hasil perhutani,maka tutup saja karena seharusnya digunakan untuk akses publik menuju wisata Tanjung Papuma,”pungkasnya.
Menyikapi persoalan ini, ketua Komisi C David Handoko Seto mengakui bahwa kontribusi Perhutani ke PAD Jember sangat minim, bahkan hanya 0 Rupiah . Namun dirinya memaklumi persoalan tersebut karena pihak Perhutani memang menggunakan akses jalan sendiri untuk menuju Tanjung Papuma.
“Sebelumnya saat akses jalannya masih menggunakan akses jalan kabupaten, memang ada PAD bagi Jember, namun beberapa tahun terakhir ini tidak ada sama sekali kontribusi kepada pemkab Jember karena mereka memang membuat jalan sendiri, ” terangnya.
Sementara itu Wakil kepala Perhutani Jember, Desianus saat dikonfirmasi media lewat pesan WhatsApp menyatakan bahwa wewenang Tanjung Papuma ada di tangan Divreg Jawa Timur bukan kewenangan KPH perhutani Jember .(kik)
