BLITAR, IndonesiaPos
Pengurus Asosiasi Pemerintahan Desa (APD) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) melakukan hearing, dipimpin langsung oleh ketua DPRD kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto. Jum’at (8/10/2021).
Dalam tututannya, APD meminta kenaikan ADD menjadi 15% dari yang sebelumnya 10%.
“Kami setelah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan memutuskan jika hanya bisa menambah ADD sebesar 1%. Dari hasil pembahasan tadi, saya mewakili TAPD, ekskutif dan anggota badan anggaran, bahwa untuk finalnya terproses yakni naik 1%.,”kata Ketua DPRD.
Menurutnya, final penetapan APBD nanti, karena hari ini pihaknya berunding dan mempertimbangkan banyak hal. Sehingga perlu melakukan penataan untuk merealisasikan hal tersebut.
“Mengingat kondisi wilayah yang tidak sama, termasuk jumlah penduduk atau luas wilayahnya dan juga masih banyak aspek yang juga perlu kita pertimbangkan,“ucap Suwito.
Sementara itu, Humas APD, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono mengatakan, karena haering yang dilakukan bersama tim Badan Anggaran DPRD kabupaten Blitar bersama Sekda, belum ada titik temu, sehingga pihaknya memutuskan untuk melakukan aksi turun ke jalan.
“Karena tuntutan kami yang masih belum sesuai, maka kami sepakat pada tanggal 13 nanti seluruh Kepala Desa dan Perangkat desa yang jumlahnya ribuan orang akan lakukan aksi turun ke jalan,”ucap kades Karangsono yang panggilan akrabnya Bagas.
Bagas menambahkan, sebenarnya tidak harus 15 % pada tahun 2022 tapi jangan 11% dan untuk yang tahun 2023 harus 15% karena masih merasa belum cukup. Sebab, pemanfaatan ADD banyak sekali.
“Antara lain untuk operasional kantor, siltap perangkat, honor kader, LPMD, pendamping dan lain sebagainya,”ujar Bagas.
Kades Karangsono mengemukakan, pada tanggal 13 Oktober 2021 nanti, adalah hari istimewa bagi kepentingan pemerintah desa. “Maka di sepakati dan di intruksikan pada tanggal 13 Oktober pelayanan pemerintah desa diliburkan,”tegasnya.(Lina)
