JAKARTA, IndonesiaPos.co.id
Penyelesaian ketegangan Laut China Selatan berjalan relatif lamban, walaupun dua tahun terakhir, tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan bahkan berbagai kemajuan pun tercapai dengan cepat, namun posisi Indonesia terus mengambil peran untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan investasi di lokasi tersebut semakin banyak, membuktikan diperlukan penyelesaian konflik.
Konflik terjadi antara Tiongkok dengan beberapa negara Association of South East Asian Nation (ASEAN). Tiongkok mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, hal yang tidak dapat diterima sejumlah negara tersebut.
“ASEAN harus engage dengan Tiongkok, to isolate Tiongkok. Salah satu engagement yang dilakukan dengan terus menerus mulai Declaration of Conduct (DoC) hingga pada Code of Conduct (CoC) dan kemajuannya itu ada walaupun lamban. Lambannya itu apa, bertahun-tahun tidak ada Progress, tiba-tiba sekarang ada framework on CoC,” ujarnya.
“Karena ada progress, dunia percaya. Buktinya, investasinya makin banyak. Itu artinya apa, yang diperlukan oleh dunia bahwa penyelesaian suatu kasus bisa lama, tapi manajemen kasus supaya tidak ada konflik itu yang paling penting,” lanjutnya.
Siswo Pramono menambahkan, jangankan ASEAN dengan Tiongkok, Indonesia dengan Malaysia juga belum menyelesaikan seluruhnya masalah perbatasan. Meski masalah perbatasan belum selesai, tidak ada perang antara Indonesia dengan Malaysia dan juga Vietnam. Inilah yang diperlukan, cara mengelola konflik.
Tidak bisa pihak yang bertikai berpikiran idealis dan merampungkan perundingan perbatasan. Korelasinya, meskipun isu Laut China Selatan terus bergulir, diupayakan agar tidak terjadi konflik. “Caranya kita lakukan confidence building, dengan engangement tadi,” urainya.
ASEAN secara struktur sudah sangat terbuka, hal ini memungkinkan dialog secara intens dan terus menerus. Tidak bisa dipungkiri bahwa Tiongkok adalah bagian dari Asia. Siswo melihat, sebagian ekonomi Asia memang tergantung kepada Tiongkok, namun Negeri Tirai Bambu juga bergantung kepada Asia karena merupakan pasar terbesarnya.
Sikap Indonesia terhadap Tiongkok pun persistent yang berarti punya pendirian teguh. Apabila Tiongkok mengatakan punya masalah dengan Indonesia terkait perbatasan laut, pemerintah pasti membantah karena pada dasarnya tidak memiliki perbatasan yang beririsan. Siswo menegaskan, Indonesia hanya akan percaya kepada United Nations Convention on the Law of the Sea (Unclos). Karena baik Indonesia dan Tiongkok sama-sama anggota UNCLOS.
Kini setiap negara-negara pengklaim Laut China Selatan harus berpegangan kepada CoC. Bukan untuk menyelesaikan sengket yurisdiksi, melainkan sebagai mekanisme mencegah insiden.
“Kini yang dijaga Itu menumbuhkan rasa saling percaya. Maka tadi saya bilang penegakan UNCLOS jangan sampai provokasi, malah akan memperburuk situasi,” sebutnya.
Tindakan-tindakan beberapa negara yang kapalnya melintas laut bebas di wilayah Laut China Selatan, bukanlah pelanggaran karena sesuai aturan UNCLOS. Namun melewati wilayah itu sedianya tidak disertai dengan provokasi dan harus ditaati peraturan.
