<

Jack Centre Dukung Hak Interpelasi DPRD, Bupati Harus Bertanggung Jawab

BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id

Kegaduhan yang terjadi di Bondowoso sejak Syaifullah ikut kontestasi Sekda hingga dia dilantik oleh Bupati, pelantikan eselon, pencopotan eselon II, pelecehan terhadap Kades hingga memicu demo, pembagian proyek dan berapa kegaduhan lainnya yang bertubi-tubi.

Sementara Bupati Salwa Arifin, hanya diam dan menjadi penonton sebuah kontestasi. Bahkan Bupati terkesan melihat dan mendengar kegaduhan yang terjadi ditubuh Pemkab Bondowoso yang dipimpinnya. Sehingga Bupati lebih senang membangun kegaduhan daripada membangun Bondowoso.

Diretur LSM Jack Centre Agus Sugiarto menanggapi fenomine yang terjadi di  Bondowoso merasa prihatin, karena yang dibangun oleh Pemkab Bondowoso hanya kegaduhan. Pasalnya, Sekda yang seharusnya melaksanakan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, sesuai RPJMD, malah dia membangun istana pemeritahan dalam pemerintahan.

“Anehnya, Bupati membiarkan kejadian tersebut menggelinding. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kegaduhan itu memang sengaja diciptakan oleh Bupati, sehingga diam dan tutup mata,”ujar Agus.

Jika demikian, kata Agus, Bupati harus bertobat, karena telah mengingkari janjinya kepada masyarakat ketika dia berkampanya, bahwa akan membangun Bondowoso menjadi lebih baik. Tapi faktanya Bondowoso semakin terpuruk.

“Disadari atau tidak, itu fakta yang terjadiselama kepemimpinan Bupati Salwa, bukan membangun Bondowoso yang katanya akan melesat, tapi cenderung menurun alias meleset,”katanya.

Terkait dengan dugaan Sekda bagi-bagi paket pekerjaan kepada sejumlah organisasi, seperti oknum IKSASS, oknum GP Ansor, LSM dan Media. Agus sangat menyesali. Sebab, jika pekerjaan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Yang lebih ironis lagi, Sekda tidak mengakui jika dirinya telah membagi-bagikan paket kepada sejumlah organisasi. Padahal, sejak awal ia sudah mengatakan, akan memberikan proyek kepada wartawan dan sekarang sudah terjadi.

“Tapi, justru Sekda dengan sombongnya akan memberikan hadiah 1 miliar jika punya bukti bagi-bagi paket kepada LSM. Kalau menurut saya orang-orang itu dikumpulkan  di DPRD, karena disana tempat yang netral,”katanya.

Menurutnya, terbukti atau tidak, maka disitu harus ada konsekwensi dan harus bertanggung jawab secara moral, kalau itu benar-benar terbukti maka semua pihak harus berani menanggalkan jabatannya jika itu pejabat.

“Kajadian ini sudah tidak bisa ditolerir, karena kita sudah muak mendengarnya, dan kami malu sama aktifis-aktifis di kabupaten lain ketika yang dipertontonkan oleh pejabat Bondowoso hanya kegaduhan,”tegasnya.

Selain itu, Agus juga mendukung upaya DPRD menggunakan hak interpelasinya, karena sifatnya hanya menanyakan kajadian yang bertubi-tubi selama ini, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Dengan demikian Bupati harus bertanggung jawab untuk memberikan keterangan kepada DPRD, karena interpelasi itu adalah hak anggota dewan sesuai dengan konstitusi.

“Dengan begitu Bupati harus datang ke DPRD untuk menjelaskan kejadian yang terjadi selama ini. Sehingga semua itu akan menjadi terang benderang dan masyarakat akan mengetahui kejadian yang sebenarnya di tubuh Pemkab Bondowoso,”imbuhnya. (lis/sus)

BERITA TERKINI

IndonesiaPos