JEMBER, IndonesiaPos – Kembali muncul persoalan dugaan pengkondisian paket lelang perencanaan penyusunan Dokumen RP2KPKPK yang dilaporkan CV.Cipta Purnama Mandiri (CPM) ke kejaksaan Agung beberapa waktu lalu membuat Jember terancam tidak mendapatkan bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari kementerian PUPR. Jumlahnya tidak tanggung-tamggung hingga mencapai puluhan milyar rupiah.
Dalam laporannya ke kejaksaan agung menyebutkan Dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh pokja pengadaan Barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Jember dengan Kronologi Berikut:
- Terkait peresepsi Tender dimana tender pertama dilaku kan tanggal 17 juni 2022 -23 Agustus 2022 dalam tender pertama diundang 3 perusahaan untuk menghadiri pembuktian kualifikasi dimana dari 3 perusahaan yang diundang hanya perusahaan kami(CV.CPM) yang datang dan menghadiri tender, dari pihak ULP hanya mengatakan untuk tunggu informasi selanjutnya.
- Tender yang pertama belum selesai sudah ada tender dengan judul yang sama ditanggal 12 Agustus 2022,tender pertama tidak ada kelanjutan sampai tgl 23 Agustus 2022.Ditender yang kedua ini ada 4 perusahaan yang dikatakan lolos pembuktian kualifikasi
- DELTA PRATAMA CONSULTANT
- SANZA
- CIPTA PURNAMA MANDIRI
- ENVIRO KONSULTAMA
Tuduh Ada Mafia BBM Subsidi di Lingga, Ruslan Minta Ucapan Onkum di Buktikan
Dari semua perusahaan yang diundang CV kami mendapatkan undangan dihari terakhir 29 Agustus 2022 dengan adanya perubahan jadwal (tgl 24-26 Agustus menjadi 29 Agustus 2022 ) dihari terakhir pembuktian (26 Agustus 2022 14:04), sedangkan peserta lain diundang pembuktian ditgl 24 Agustus 2022.
- Untuk masalah daftar hadir pembuktian kualifikasi ada 2 perusahaan yang beralamat dibandung jawa barat sedang kan CV.Sanza dan CV.Delta Pratama tidak ada dalam pembuktian Kualifi kasi jika datang terlambat kami ingin melihat daftar hadir dari buku tamu maupun daftar hadir pembuktian kualifikasi
- Dokumen asli/legalitas perusahan yang asli tidak diminta/ditanyakan dari pihak ULP pada saat pembuktian kualifikasi ( seperti ljazah Asli Tenaga Ahli dkk, Legalitas perusahan yang asli)
- Perubahan kebutuhan tenaga ahli dalam pekerjaan
- Tentang perubahan jadwal yang sangat dipercepat,paket langsung pengumuman pemenang pekerjaan
- Penawaran ditutup sebelum waktu yang ditetapkan dijadwal.
Ed, salah seorang perwakilan dari CV CPM kepada media mengungkapkan, lelang perencanaan penyusunan RP2KPKPK tersebut sebagai dasar untuk membuat siteplaint pemetaan wilayah kumuh di kabupaten Jember.
LP Perkara RS Marien Sudah Dua Tahun Tanpa SP2HP, Kuasa Hukum Pelapor Minta Polda Jatim Serius
” Ada sekitar 1350 hektar wilayah kumuh di kabupaten Jember yang rencananya akan dipetakan dan disusun oleh konsultan perencanaan yang ditunjuk melalui proses prosedur lelang di LPSE,”ungkapnya.
Dari penyusunan siteplaint tersebut lanjut Ed bisa diajukan ke kementerian PUPR untuk pengajuan proposal anggaran program KOTAKU dengan nilai besaran anggaran hingga puluhan milyar rupiah.
Akibat Hujan Berjam-Jam Ribuan Rumah di Trenggalek Terendam Banjir
” Jika ternyata proses awal penunjukan konsultan perencanaannya saja sudah berpotensi hukum dengan adanya dugaan pengkondisian oleh Pokja yang kini prosesnya masih jalan di APH, apakah mau kementerian PUPR memberi bantuan terhadap program yang berpotensi masalah?”tanya Ed.
Jika hal ini di biarkan sambung Ed, maka bisa jadi kementerian PUPR akan mengalihkan bantuan tersebut ke kabupaten yang tidak berpotensi masalah.(Kik)
