BOGOR, IndonesiaPos
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima informasi dari intyelijen negara mengenai kondisi seluruh partai-partai politik (parpol), strategi, termasuk keinginan dari parpol di Indonesia secara komplet.
Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (16/9/2023)
“Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet,”tegas Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa selain dari intelijen negara, dirinya juga memiliki informasi intelijen dari berbagai pihak, dan juga informasi mengenai data terbaru, hingga survei terkait partai politik.
“Dari intelijen saya ada, BIN (Badan Intelijen Negara). Dari intelijen di Polri, ada. Dari intelijen di TNI, saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan info-info di luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada,”kata Jokowi.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa informasi tersebut hanya dimiliki olehnya sendiri. Karena, khusus diberikan intelijen secara langsung.
“Dan itu hanya miliknya Presiden. Dia (informasi) itu langsung,” ujar Jokowi.
Dalam acara relawan itu, Jokowi menjelaskan kepemimpinan ke depan sangat penting dan menentukan apakah Indonesia akan mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berkutat sebagai negara berkembang.
Karena itu, pelaksanaan Pemilu untuk menentukan Presiden-Wakil Presiden selanjutnya, adalah Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034 akan sangat menentukan posisi bangsa Indonesia.
“Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita,” kata dia.
Saat ini Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi negara maju dari negara berkembang karena memiliki bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Presiden mencontohkan salah satu kebijakan hilirisasi yakni penghentian ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah yang telah memberikan penerimaan negara secara signifikan.
“Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,”imbuhnya.
