JAKARTA, IndonesiaPos
Wakil Presiden Terpilih KH.Ma’ruf Amin memastikan bahwa aspek profesionalitas akan menjadi pertimbangan dalam menyusun kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Dikutip dari laman kompas.com, Ma’ruf mengatakan, selain mengakomodasi keinginan dari parpol koalisi pendukung, nantinya kabinet juga akan diisi oleh orang-orang yang berlatarbelakang profesional non-parpol.
“Yang penting terwakili politik, walaupun dari politik juga profesional, artinya politik dan non-politik itu kira-kira. Nah bisa 60:40, kata Pak Jokowi, bisa 50:50, bisa saja,” ujar Ma’ruf saat ditemui seusai menghadiri acara milad ke-44 MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (27/7/2019).
Kendati demikian, Ma’ruf menuturkan hingga saat ini dirinya dan Presiden Terpilih Joko Widodo belum menentukan nama-nama yang akan masuk dalam kabinet.
Menurut dia, seluruh parpol koalisi dan relawan pendukung akan dimintai usulan nama-nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk duduk dalam kabinet. “Enggak belum (menentukan nama), baru menghimpun ya,” kata Ma’ruf.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membantah adanya pembahasan mengenai pembagian kursi di kabinet dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) yang telah mendukungnya bersama Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.
Acara itu dihadiri oleh Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Ma’ruf Amin bersama seluruh sekjen parpol koalisi. Kendati demikian, kata Arsul, Presiden Jokowi terbuka untuk menerima usulan nama-nama yang akan berada di kabinet dari seluruh parpol pendukung dan elemen relawan pendukung. “Soal kabinet dan segala macam silakan kalau partai politik terus elemen pendukung punya kandidat yang bagus,” ujar Arsul saat ditemui seusai acara, di restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2019).
“Artinya beliau terbuka untuk menerima usulan calon menteri dari semua kelompok pendukungnya. tidak hanya parpol,” tutur dia.
Menurut Arsul, Presiden Jokowi hanya menyebut kriteria yang diinginkan dari nama-nama yang dicalonkan sebagai menteri. Antara lain, memiliki jiwa kepemimpinan, pekerja keras, memiliki kapasitas untuk menjalankan program pemerintah dan berintegritas.
“Beliau sebutkan kriterianya adalah orang yang punya leadership mau bekerja keras punya kemampuan untuk eksekusi program dan tentu integritas ya silakan diusulkan,” kata Arsul.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, struktur kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan turut dibahas dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali pada 8 Agustus 2019 mendatang.
Hasto mengatakan, bagi partainya, kongres merupakan momentum sangat penting dan strategis untuk melakukan evaluasi, konsolidasi, serta sinkronisasi dari seluruh program partai. Dengan begitu, PDI Perjuangan benar-benar dapat hadir sebagai partai yang mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
“Karena itu lah segala prioritas, kongres terlebih dahulu. Maka momentum pelaksanaan kongres ini juga berbicara tentang struktur kabinet yang menjabarkan konsepsi Bung Karno tentang trisakti,” kata Hasto
Namun, Hasto mengatakan, pembahasan kabinet di kongres nanti tak akan membahas soal nama-nama menteri. Pembahasan nanti hanya akan berkutat pada struktur kementerian.
“Kita harusnya berbicara tentang stuktur terlebih dahulu. Kita berbicara tentang bagaimana menko-nya, bagaimana mendorong investasinya. Apakah menteri investasi kemudian dijadikan satu dengan badan koordinasi penanaman modal, apakah menteri perindustrian dijadikan satu dengan perdagangan, ini yang harus kita bahas terlebih dahulu,” tambah dia.
Menurut Hasto, jika saat ini sudah beredar nama-nama menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf, dia memastikan bahwa informasi itu hoaks. Sebab, sejauh ini belum ada pembicaraan khusus antara Jokowi dan ketua umum parpol pendukung koalisi.
“Kita tidak hanya bicara orang per orang, tetapi berbicara bagaimana stuktur kabinet ke depan bagi PDI-P, stuktur kabinet harus dirancang,” kata Hasto.
