JAKARTA, IndonesiaPos
DPD RI mengapresiasi langkah cepat Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, merespons viralnya oknum jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu Bara, Sumatera Utara, yang memeras keluarga pelaku tindak pidana narkotika.
“Saya apresiasi dan mendukung sikap dan langkah Jaksa Agung dalam rangka untuk menyelesaikan kasus di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara,”kata anggota Komite I DPD RI, Filep Wamafma, di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Oknum jaksa pemeras berinisial EKT telah dinonaktifkan. Atas perintah Jaksa Agung, sehingga oknum Jaksa yang bersangkutan dimutasi ke Kejati Sumut untuk menjalani pemeriksaan internal.
Menurut Filep, apa yang dilakukan oknum tersebut telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi hukum, termasuk kejaksaan, yang belakangan membaik, namun ada oknom mencoreng nama baik lembaga.
“Oknum ini tidak hanya membuat satu pelanggaran, tetapi melecehkan institusinya sendiri. Oleh sebab itu, menurut saya, Jaksa Agung harus tegas memeriksa dan kemudian memecatnya sebagai pegawai negeri Kejaksaan Agung dan harus penegakan hukum pidana,”tegasnya.
BACA JUGA :
- Polres Karawang Ungkap Calo KKN Rekrutmen Polri Diapresiasi Dedi Prasetyo
- 34 Terdakwa Kasus Narkoba Dituntut Hukuman Mati
- Adik Johnny Plate Belum Ditahan, Saat Ini Masih Berstatus Saksi
- Tujuh Perusahaan Kartel Minyak Goreng Dikenakan Denda Rp71,28 Miliar
Menurutnya, tindakan tegas ini harus dilakukan kepada semua Jaksa di seluruh Indonesia yang nekat melakukan tindak pidana atau memanfaatkan situasi dari hal-hal yang tidak benar.
“Kami harap tindak tegas Jaksa nakal itu, agar memberikan ada efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan,”ujarnya.
Lebih jauh, Filep berpendapat, kasus pemerasan tersebut tidak hanya dilakukan EKT. Menurutnya, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasan lainnya, tetapi belum terungkap.
Senator asal Papua Barat ini pun menyarankan kejaksaan melakukan berbagai upaya perbaikan. Misalnya, mengevaluasi kesejahteraan para pegawainya.
“Apakah jaksa ini sudah sejahtera? Jangan-jangan karena kesejahteraannya kurang, justru para jaksa memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh uang dari hal-hal yang diilegalkan atau haram,” katanya.
Selain itu, mengevaluasi setiap kasus yang ditangani di setiap daerah. Filep menyarankan pengawasan melibatkan publik.
“Keterlibatan publik dalam mengawasi kerja-kerja para jaksa di daerah sangat penting mengingat institusi hukum menjadi salah satu instrumen keadilan yang sangat diharapkan dalam menjaga kualitas negara hukum seperti Indonesia,”urainya.
Kemudian, Jaksa Agung diminta membina jajarannya, sehingga sama-sama menjaga integritas para jaksa itu.
