JAKARTA, IndonesiaPos
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto merespon gaya bicara Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mengaku tak bermasalah dengan hal itu.
Sebab dalam pandangan Yandri tujuannya utamanya untuk memperbaiki data kemiskinan agar nantinya distribusi bantuan sosial tepat sasaran.
“Kalau saya nyaman-nyaman saja. Apa yang dikerjakan Bu Risma semata-mata untuk perbaikan data. Kita tahu data adalah masalah krusial. Bu Risma sedang bekerja keras memperbaiki data, agar puluhan juta orang miskin mendapat bantuan,” kata Yandri lewat rilis Kementerian Sosial di Jakarta, Selasa (05/10/2021).
Untuk itu menurut Yandri, para stakeholder, terutama daerah yang pernah mendapat kunjungan Menteri Sosial dan punya permasalahan data untuk segera melakukan pembenahan.
“Daerah lain yang belum didatangi Bu Risma, sengaja menunggu dimarahi,” tuturnya sambil bercanda.
“Karena itu, jangan sampai seperti itu. Kejadian di Gorontalo itu yang saya harapkan yang terakhir. Saya pastikan bilamana semua data itu baik, enggak mungkin Bu Risma marah,” tambahnya.
Yandri pun meminta agar persoalan ini ditanggapi serius, baik pemerintah daerah sampai ke tingkatan RT/RW, dan para pendamping
“Di tingkat bawah itu, ayo perbaiki data. Jangan main-main. Saya rasa kalau ini dilakukan, akan baik-baik saja kok,” ucapnya.
Ia meyakini sikap Mensos tersebut adalah bentuk tanggung jawab dan karakter pemimpin yang bekerja dengan kesungguhan.
“Kami di Komisi VIII ini kan ada grup dengan Bu Risma. Kalau ada WA sampai jam dua malam, masih direspon lho sama Bu Risma,” ujarnya.
Lebih lanjut ia mengajak agar semua pihak mengambil pelajaran terbaik dari kunjungan Mensos ke Gorontalo yang menuai banyak tanggapan.
“Inilah momentum untuk memperbaiki Kementerian Sosial sampai ke tingkat bawah. Perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dukungan dari pusat sampai ke RT/RW,” tambahnya.
Di sisi lain ia juga berpesan agar petugas tidak pilih kasih dalam menyalurkan bantuan.
Tidak hanya pendukung, tapi seluruh masyarakat yang membutuhkan harus mendapatkannya.
“Jadi semua pihak harus bekerja keras dan serius. Saya malah berharap, Bu Risma tidak berubah. Sebab Bu Risma sudah membuktikan dua periode jadi Wali Kota Surabaya sukses,” katanya.
Secara terpisah, Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf menyinggung persoalan DTKS yang tak pernah tuntas.
Ia pun prihatin karena mendapat data banyak oknum di tingkat kabupaten/kota maupun desa yang memanfaatkan DTKS untuk kepentingan tertentu.
“Fenomena itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu wajar, setiap kali menteri menemukan kekeliruan, apalagi penyimpangan, langsung berekspresi pembelaannya terhadap orang miskin,” tutupnya
