JAKARTA, IndonesiaPos
Sejumlah Aktivis dan politisi DPRD DKI Jakarta mempertanyakan penggunaan dana virus corona baru (Covid-19) yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan.
Tidak hanya itu, aktivis relawan satu hati juga mempertanyakan dana yang diterima DKI dari pemerintah Pusat dalam menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebab, dana itu jumlahnya tidak sedikit.
Berdasarkan data yang dimiliki para politisi dan aktivis di DKI, bantuan yang diberikan pusat kepada Pemprov Jakarta berjumlah kurang lebih Rp4,8 triliun.
Dana bantuan pemerintah pusat tersebut diperuntukan untuk bantuan produktif usaha mikro, subsidi gaji upah, kartu pra kerja, Bansos sembako Jabodetabek, PKH, dan kartu Bansos sembako/bantuan pangan non tunai.
Ketua Umum Satu Hati Masyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan untuk melakukan audit dan penyelidikan terkait penggunaan dana triliunan tersebut.
“Ini menyangkut hajat masyarakat DKI Jakarta, dan ketika penggunaan dana itu ada indikasi menyimpang, ya harus diproses,”ucap Masyanto. Selasa, (15/9/2020).
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menyatakan, DPRD sendiri telah mengalokasikan kurang lebih Rp10 triliun. Dan, Pemprov DKI juga mendapat bantuan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp12,5 triliun.
“Lalu saat ini ingin menarik lagi sebesar Rp 1,4 triliun dari Raperda pencabutan peraturan daerah 10/1999 tentang dana cadangan daerah,” jelasnya, Senin (14/9/2020).
Basri mengatakan selama ini belum ada pertanggungjawaban resmi dari Pemda DKI kepada dewan dan pemerintah pusat terkait penggunaan dana Covid-19 ini. Untuk itu, ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit Pemprov DKI.
“Hal ini penting supaya masyarakat dapat mengetahui uangnya itu dipakai untuk apa saja,”jelasnya.
