JEMBER –IndonesiaPos
Lolosnya sejumlah paket pekerjaan yang berpotensi masalah mengindikasikan lemahnya kinerja di Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Jember.
Mulai dari dugaan pengkondisian paket penunjukan langsung yang dikerjakan oleh satu perusahaan terhadap beberapa paket pekerjaan disejumlah OPD hingga penunjukan Pejabat pengadaan yang diambilkan dari ASN maupun PPPK di lingkup BPBJ.
Dalam kasus penunjukan pejabat pengadaan itu, meski secara aturan ada regulasi yang menyebutkan bahwa pejabat pengadaan boleh diambilkan dari Lingkup BPBJ namun sifatnya tidak wajib.
BPBJ sendiri dalam salah satu tupoksinya melakukan pengawasan atau monitoring serta evaluasi kepada sejumlah OPD. Terkait banyaknya paket pekerjaan yang berpotensi masalah, BPBJ seharusnya mengevaluasi rencana paket pekerjaan.
Seperti dalam pekerjaan PJU di dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang berpotensi ada persoalan dalam proses lelangnya, EP salah seorang rekanan senior Jember mengungkapkan ada yang aneh dalam kasus pembangunan PJU ini, jika mengacu pada persoalan tehnis maka seharunya proses lelang atau e catalognya menggunakan pengadaan bukan pembangunan.
” PJU sendiri sebagian besar dalam prosesnya merupakan pengadaan. Dimulai dari lampu,tiang dan ornamen lainnya adalah barang pabrikan,”terangnya.
Sedangkan proses pembangunnya lanjut EP hanya sebagian kecil saja dari prosesi seluruhnya.”Untuk pembangunan fisiknya hanya pada pengecoran/pemampatan tiangnya saja. Kurang lebih 5-10 % saja sedangkan Hampir 80-90% merupakan pengadaan barang pabrikan,”tambahnya.
Jika ternyata dalam prosesnya, PJU masuk kategori pembangunan, menurutnya tidak logis. “Masa ia pembangunannya dijadikan dasar lelang sedangkan secara tehnis sebagian besar pengadaan barang pabrikan,”tanya AP.
Hal ini kedepannya bisa berpotensi masalah,terutama pada penghitungan akhirnya, termasuk bagaimana menghitung jasa untuk pembangunnya dan bagaimana penghitungan harga satuan spek PJU nya sendiri.
Menyikapi persoalan ini, Plt. BPBJ Jember, Prima Kusuma Dewi sendiri saat dikonfirmasi persoalan itu lewat pesan Whatapp belum memberi pernyataan resmi. Meski terlihat terbaca, namun dirinya tidak memberi komentar (kik)
Diduga Salahi Aturan, Pengalihan Anggaran Dana DBHCHT Dilaporkan ke Kejagung
