<

LSM Libas Dukung DPRD Rekomendasi Bupati Bondowoso Copot Sekda

BONDOWOSO, IndonesiaPos

Rekomendasi DPRD kepada Bupati Bondowoso terkait pemberian sangsi berat atau pencopotan terhadap Sekda Saifullah mendapat apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat Bondowoso.

“Sekda Saifullah memang pantas diberhentikan dari jabatannya, karena dia selama ini menjadi pemicu keributan di tubuh Pemkab Bondowoso,”kata Ahmad Fauzan Abdi, LSM Libas Bondowoso.

Baca juga : DPRD Sepakat Rekomendasikan Sekda Bondowoso Disangsi Berat (Dicopot)

Fauzan sangat mengapresiasi atas sikap DPRD di paripurna yang telah mengambil keputusan tegas terhadap Bupati untuk memberi sangsi berat terhadap Sekda Saifullah, sehingga rekomendasi harus dilaksanakan oleh Bupati.

“Selanjutnya tinggal bagaimana Bupati melaksanakan rekomendasi tersebut, karena rekomendasi itu adalah keputusan mayoritas rakyat Bondowoso yang diwakili DPRD,”tegasnya.

Baca juga : PDIP Rekomendasikan Sekda Bondowoso Copot

Namun, jika Bupati tidak melaksanakan rekomendasi DPRD itu, menurut Fauzan, akan berbuntut panjang, Karena DPRD juga tidak akan tinggal diam untuk mendesak Bupati melaksanakan rekomendasi itu.

“Maka, Bupati jangan coba-coba untuk tidak melaksanakan rekomendasi DPRD itu. Namun kami mendukung Bupati Bondowoso untuk segera mencopot Saifullah dari jabatan Sekda Bondowoso,”ketusnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 30 Anggota DPRD dari sejumlah fraksi akhirnya sepakat untuk memberikan sangsi pencopotan terhadap Saifullah sebagai Sekda Bondowoso. Sedangkan 9 orang lainnnya memilih tidak perlu sangsi.

Keputusan itu diambil berdasarkan voting mengingat ada berbagai tanggapan berbeda dari sejumlah fraksi terkait sangsi kepada Sekda hingga akhirnya, voting menjadi jalan akhir pengambilan keputusan. 

Sementara 9 anggota fraksi memilih untuk tidak memberikan sangsi, kendati Sekda nyata telah melakukan pelanggaran dalam mutasi dan promosi jabatan dilingkungan Pemkab Bondowoso

Rekomendasi ketiga sejumlah fraksi berbeda pendapat terkait sanksi. Ada yang meminta agar Bupati melakukan evaluasi terhadap pejabat yang berwenang melakukan mutasi, ada juga yang merekomendasikan sanksi berat. Akhirnya karena perbedaan pendapat itu, maka voting adalah jalan terakhir. (lis/sus)

BERITA TERKINI