PANDEGLANG, IndonesiaPos
Puluhan massa yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia ( GPMI ), Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia ( JPMI ), Assosiasi Gerakan Mahasiswa Indonesia ( AGMI ), Himpunan Aksi Mahasiswa dan Pemuda (HAMPA) yaang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Pandeglang ( AMP ) Kabupaten Pandeglang geruduk Kejaksaan Negeri Pandeglang soal carut marutnya supplier program Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT) yang diangap memangkas hak masyarakat penerima manfaat. Rabu, (24/02/2021)
Koordinator aksi GPMI Kiki Badhrul Hakiki mengutuk keras perusahaan supplier Persekutuan Komanditer (CV) Kenzi One Indonesia karena diangap telah memangkas hak masyarakat dengan memberikan komiditas pangan yang tidak layak dikonsumsi.
“CV. Kenzi One Indonesia sebagai supplier program bantuan pangan telah cacat. Perusahaan tersebut diketahui menyupplier sejumlah telur busuk bagi masyarakat penerima manfaat program bantuan pangan di Pandeglang,”ucapnya Rabu (24/2/2021)
Dalam orasinya, Kiki meminta Kejaksaan Negeri untuk bertindak tegas terhadap Perusahaan supplier yang menghisap masyarakat seperti dengan memberikan komoditas pangan yang cacat dan tidak layak konsumsi,
“Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap. Oleh sebab itu kedatangan kami kali ini meminta kepada Kejari Kabupaten Pandeglang tegas terhadap perusahaan lintah darat yang menghisap masyarakat. Masyarakat kita ini sudah miskin jangan lagi di hisap,”pungkasnya,
Pria biasa disapa Kiki mengungkapkan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus berani membersihkan mafia penghisap Prorgam BPNT/ BSP di Kab. Pandeglang. Ada mafia yang bermain pada program bantuan pangan di Kab. Pandeglang sehingga masalah pada program ini masih saja terus bergejolak.
Koordinator Aksi AMP mengatakan, membersihkan mafia bantuan pangan di Kabupaten Pandeglang perlu komitmen bersama Pemda dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurutnya, Irna Tanto Bupati Pandeglang selaku Kepala Daerah yang baru dilantik Pekan lalu harus juga melihat persoalan mafia pada bantuan pangan yang sangat merugikan masyarakat. Membersihkan mafia bantuan pangan harus jadi ajang pembuktian kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang bahwa Irna Narulita-Tanto selaku Kepala Daerah sangat konsen kepada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan janji pilkada Desember lalu.
Dalam Aksi serupa, Hidayat Presidium JPMI mendesak kepada DPRD Kabupaten Pandeglang Komisi IV (empat) dan Dinas Sosial Kab. Pandeglang untuk segera melakukan pemanggilang kepada Direktur CV Kenzi One Indonesia guna memberikan efek jera terhadap perusahaan yang menghisap masyarakat.
“Persoalan yang terjadi harus segera disikapi oleh seluruh pihak terkait. supplier yang memotong hak masyarakat harus segera diberikan sanksi tegas,”teriaknya dalam orasi,
Hidayat menegaskan kami menunggu pemanggilan oleh Pemda pada CV. Kenzi One Indonesia dalam satu minggu ini. Apabila dalam satu minggu tidak ada pemanggilan pada pihak CV. Kenzi One Indonesia oleh Pemda Kab. Pandeglang. Maka jangan salahkan masyarakat apabila akan ada badai manusia mengepung alun-alun Kabupaten Pandeglang.
“Masyarakat Pandeglang sudah cerdas, mereka sadar haknya dipotong oleh supplier, oleh karena itu jangan sampai amarah masyarakat dipancing dengan sikap pemerintah yang acuh terhadap persoalan ini,”tutup Hidayat. (Indra)
