IndonesiaPos –
Klaim China terhadap laut Natuna membuat Pengurus Beras NU mengeluarkan surat kepada pemerintah Indonesia agar tidak lemah menghadapi aksi prpaganda yang dilakukan China.
Surat tersebut dikeluarkan oleh PB NU ditandatangani ketua Umum Prof.DR,KH Said Aqil Siroj MA dan Sekjend Ir.H.A.Helmi Faishal Zaini, tanggal 10 Jumadil Ula 1441 H – 6 Januari 2020 M. di Jakarta.
Sementara isi surat tersebut menyebutkan, Miskipun China merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia,Nahdlatul Ulama (NU) meminta Pemerintah RI tidak lembek dan tidak menegoisasikan perihal kedualatan teretorial kepentingan ekonomi. Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga diudara harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apapun. Dalam jangka panjang, NU memintah Pemerintah RI mengurus utamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik.
Kedudukan laut juga amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak dilaut selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan. Ketidaksanggupan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju dan sejahtera dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat Founding Fathers.
Dalam pandangan NU sebagaimana dinyatakan oleh pendiri NU Hadratus Syaich KH Hasyim Asy”ari, hukum membela keutuhan tanah air adalah fardu ‘ain (wajib bagi setiap umat Islam). Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid. (PB-NU)
