JAKARTA, IndonesiaPos – Pemerintah saat ini tengah menyelesaikan finalisasi (tahap akhir) penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga honorer.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya tengah mencari jalan tengah.
“Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi, pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Tapi di sisi lain, juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi,” ujar Azwar Anas Jumat (3/3/2023).
Azwar Anas mengatakan, opsi solusi tersebut tengah dibahas bersama DPR, DPD, dan Badan Kepegawaian Negara. Selain itu juga melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
Tak ketinggalan juga Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN. Anas memberi contoh, dirinya telah membahas masalah tenaga non-ASN dengan para gubernur di acara APPSI.
BACA JUGA :
- KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Jadwal
- Mahfud MD Sebut, Putusan PN Jakpus Dianggap Berlebihan Tunda Pemilu
- Wapres Ma’ruf Amin Minta Pejabat Negara Sampaikan LHKPN Dengan Jujur
Dalam momen tersebut, Anas dan para gubernur berupaya ada solusi yang dapat segera diputuskan. Dia mengatakan, para tenaga non-ASN memiliki peran cukup baik bagi masyarakat.
Karenanya, pemerintah tengah mencari jalan terbaik yang dapat diterima semua pihak.
“Secara faktual, tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” jelasnya.
Anas mengatakan, ada sejumlah opsi penyelesaian tenaga non-ASN, mulai dari pengangkatan sesuai skala prioritas dan pengangkatan seluruhnya. Namun ada kekhawatiran beban fiskal yang melonjak signifikan dan beberapa opsi lain.
Dia menegaskan pentingnya distribusi ASN secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Karena saat ini sebarannya masih belum merata dan hanya terpusat di Pulau Jawa.
