JAKARTA-IndonesiaPos
FPI, GNPF Ulama, dan PA 212, memutuskan untuk menunda pelaksanaan Reuni akbar 212 tahun 2020 di Monas. Selain akibat pandemi Covid-19, izin persyaratan untuk menggunakan Monas juga tidak dikeluarkan.
Namun, mereka mengancam akan tetap melakukan Reuni 212, bila saat Pilkada 2020, ada kerumunan yang dibiarkan oleh pemerintah.
“Pelaksanaan Reuni 212 ditunda untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan Pilkada serentak 2020, jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah maka Reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat,” kata Ketua PA 212 Slamet Maarif dalam keterangannya, Selasa (17/11/2020).
Baca Juga : Penyidik Mabes Polri Periksa Anis Baswedan 10 Jam dan 33 Pertayaan
Sebagai penggantinya, pada 2 Desember 2020 terdapat beberapa acara yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
Perayaan Reuni 212, sudah pasti akan menimbulkan kerumunan massa yang besar, dan berisiko tinggi menyebabkan penularan Covid-19 lebih meluas. Terlebih akhir-akhir ini kerumunan sejak Habib Rizieq pulang, menuai kontroversi di masyarakat.
Pernyataan Slemet Maarif, langsung direspon Ketua Umum Satu Hati, Masyanto. Ia menganggap negera akan takut ketika diancam oleh PA 212, yang tidak memiliki legalitas.
Menurut relawan Jokowi ini, PA 212 dengan pelaksanaan Pilkada berbeda, karena pemilu itu dilandasi undang-undang, sementar PA 212 dasarnya dari mana? “Saya ingatkan PA 212 jangan mimp bisa mengalahkan Negara,”kata Masyanto.
Jika kelompok itu mengatasnamakan ulama’, mestinya memberikan contoh yang baik kepada ummat, bukan kemudian arogan yang hanya mengaku paling agamis sendiri.
“Perlu saya ingatkan, Indonesia itu Negara hukum, bukan Negara agama. Jadi siapapun dan darimanapun asal usulnya maka ketika lahir dan hidup di Indonesia, wajib mematuhui hukum yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”tegasnya.
Masyanto juga meminta kepada TNI dan Polri agar jangan ragu untuk bertindak tegas kepada pengacau Negara, yang hanya membuat keributan dan merugikan orang lain.
“Tolong Pak Panglima TNI dan Kapolri yang punya otoritas menjaga keutuhan NKRI, tindaklah merekan yang hanya membuat kegaduhan, dan merugikan masyarakat sekitarnya, jangan sampai kalah dengan mereka,” pungkasnya.
