JAKARTA, IndonesiaPos.co.id
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian tiba di Lanud Manuhua Biak,Papua menggunakan pesawat Boing TNI AU,A-7307 Pukul 12.09 WIT, Selasa (27/8/2019).
Kedatangan Panglima dan Kapolri disambut Pangdam XII Cenderawasih Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau,Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Rodja,Pangkoospau III Marsda TNI Andyawan,Pangkoarmada III Laksma I.N.G.Aryawan, Danrem 173/PVB Brigjen TNI Bahman,Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap,Bupati Supiori Jules Warikar,Wakil Ketua DPRD Biak Numfor,Ketua DPRD Supiori,unsur forkopimda Biak Numfor dan Supiori.
Selanjutnya Pangkalan dan Kapolri melakukan tatap muka selama dua jam bersama para tokoh masyarakat,tokoh agama,tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Sebelum kemudian kedua pimpinan TNI dan Polri beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Jayapura.
Panglima TNI Hadi Tjahjanto, mengemukakan, kedatangan dirinya bersama Kapolri ke Papua selain untuk bersilaturahmi juga untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Biak terkait kejadian yang diawali dari Malang, Surabaya yang berbuntut.pada kejadian di sejumlah wilayah.Selain itu kuga berbagai keinginan masyaraka yang diharapkan dapat ditindaklanjuti.ke pimpinan atas.
“Pertemuan kami tadi dari perwakilan tokoh menyampaikan keinginan agar Indonesia adalah rumah besar yang kita jaga bersama-sama sehingga semua bisa damai karena damai adalah indah maka kita menjaga keindahan untuk kedamaian tersebut,”ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
‘Kami juga dengan tegas menindak oknum anggota TNI yang menyampaikan permasalahn rasis pada kejadian di Surabaya, oknum yang telah diperiksa yaitu Danramil Surabaya terkait kepatuhan terhadap tugas,dan satu anggota Babinsa, sehingga kami TNI tidak memberi ruang terhadap pihak-pihak yang melakukan rasis tersebut,” tegas Panglima.
Menurut Panglima, sejumlah keinginan masyarakat yang disampaikan para tokoh diantaranya tentang putra putri Papua yang memiliki keinginan kuat menjadi anggota TNI Polri, juga terkait kondisi bandara Frans Kaisiepo Biak yang diharapkan dapat aktif kembali untuk penerbangan ke wilayah lain maupun jalur internasional sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
Ditempat yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dari pertemuan yang dilakukan kali ini,untuk melihat situasi terakhir di Papua khususnya di Biak Numfor dan para tokoh masyarakat, tokoh agama,tokoh adat ,tokoh pemuda dan perempuan semua menyadari bahwa keamanan adalah sesuatu yang sangat penting.
“Kita semua merasa bersyukur karena situasi sangat aman di Biak,Papua setelah pekan lalu saya bersama Panglima TNI dan Menkopolhukam mengunjungi Papua Barat di Sorongdan Manokwari dan kita melihat kondisi sudah kondusif,” ujar Jenderal Tito Karnavian.
“Kita semua baik dari masyarakat,Bupati,TNI Polri,tokoh masyarakat telah bersepakat untuk terus menjaga keamanan sehingga kita harapkan dari situasi yang aman dan tekad untuk.menjaga keamanan,ini semua dapat menyebar di seluruh Papua baik masyarakat di daratan maupun di pulau-pulau karena hanya dengan rasa aman itulah kita semua dapat bekerja, nelayan dapat mencari ikan di laut,anak-anak dapat bersekolah, petani dapat berkebun, dan lainnya,”ujarnya.
Kapolri juga mengatakan saat ini kondisi jaringan internet Papua yang dibatasi pemerintah,sebagai upaya menghentikan berita hoax yang beredar menyebabkan masyarakat terpancing tanpa di cross cek terlebih dahulu.
“Salah satu langkah pemerintah terkait maraknya hoax dengan melakukan semacam “slow down” jaringan internet khususnya untuk gambar dan video,memang ini menjadi polemik pro dan kontra di masyarakat namun antara “Cipil Liberty” ( kebebasan sipil) dan “National Security” (keamanan nasional) harus ada keseimbangan,namun ini bukan hanya di Indonesia,PBB telah mengatur dalam dokumen ICCPR yaitu dokumen paling penting yang menjadi landasan hukum unternasional tentang kebebasan hak-hak sipil termasuk kebebasan berekspresi,” tegasnya.
“Pada pasal 19 di dokumen tersebut terdapat empat pembatasan yaitu tidak boleh mengganggu ketertiban publik,tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain,harus mengindahkan etika dan moral,yang keempat harus menjaga persatuan dan kesatuan,tidak boleh mengancam keamanan nasional,maka kalau melihat peristiwa di.Manokwari adanya pembakaran dan lain-lain,maka atas nama “National Security” kira terpaksa harus melakukan pembatasan dengan.mengurangi “Cipil Liberty”,dan setelah situasi telah membaik maka “Cipil Liberty” didorong kembali yang lebih lebar, dan untuk saat ini kita lihat masih ada beberapa pihak yang berupaya “mengoreng-goreng” situasi ini, sehingga kami mohon dipahami situasi ini demi keamana kita semua dan keamanan nasional,”kata Kapolri.
