NGANJUK, IndonesiaPos
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menyepakati anggaran senilai Rp. 2,4 Triliun dalam proyeksi Pengesahan dan Penetapan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPBD – PPAS) Tahun Anggaran 2022.
Sebelum disepakati, anggaran penopang dinamisasi laju pemerintahan daerah setempat itu, sebelumnya diajukan pihak eksekutif (Pemda Kabupaten Nganjuk). Besaran anggaran itu naik kisaran Rp. 100 Miliar jika dibanding APBD tahun anggaran sebelumnya, yang mencapai Rp. 2,3 Triliun.
Kesepakatan KUAPBD – PPAS Tahun Anggaran 2022 tersebut digelar di ruang sidang Gedung DPRD setempat, dihadiri segenap unsur Pemkab dan anggota DPRD dengan agenda utama Sidang Paripurna, Senin (15/11).
Penyelenggara pemerintahan daerah setempat, baik dari unsur eksekutif dan legislatif, bersepakat anggaran sebesar itu diorientasikan sepenuhnya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat Nganjuk secara luas.
Skema anggaran yang disepakati meliputi belanja pegawai (tetap) dan biaya modal, dengan komposisi masing masing Rp. 1,2 Triliun. Menyangkut anggaran untuk pos biaya modal, diasumsikan tetap mempertimbangkan masalah kesehatan. Mengingat, sebaran Covid-19 belum sepenuhnya tuntas.
“Selekasnya kami segera membahas RAPBD 2022 dengan sebaik baiknya, sesuai aturan main dan regulasi yang berlaku. Dan sebelum akhir Nopember tahun ini kami optimis bahwa RAPBD sudah disetujui menjadi APBD Tahun 2022,” cetus Tatit Heru Tjahjono, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk.
Ditambahkan Tatit, anggaran KUAPBD – PPAS Tahun 2022 yang digodog bersama dengan pihak terkait dengan teliti, cermat serta dengan presisi tinggi itu diharapkan memberi manfaat sepenuhnya bagi masyarakat.
Diharap tepat sasaran, baik itu menyangkut program, sub program maupun berbagai kegiatan lainnya, pasalnya menurut Tatit, lantaran selama dalam pembahasan pihak dewan juga mengakomodir usulan publik.
“Sebagai wakil rakyat, kami senantiasa mengawasi, memantau, memonitor dan bekerja sama dengan pemerintah daerah agar masyarakat dalam kondisi aman, nyaman, tentram dan sejahtera,” jelas Tatit.
Di sela acara, Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menambahkan selama penyusunan RAPBD 2022 tim anggaran eksekutif telah bekerja all out. Semuanya dilakukan dengan seksama dan diharapkan tidak ada anggaran yang bocor.
“Karena itu kami optimis RAPBD 2022 dapat segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas. Kemudian disetujui dan disahkan,” ungkap Marhaen Djumadi.
Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, tim Anggaran Eksekutif telah bekerja keras dalam penyusunan RAPBD 2022. Dan pihaknya optimis RAPBD 2022 bisa segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui lalu disahkan.
Setelah adanya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang penanda tanganannya dilakukan Ketua DPRD, Tatit Heru Tjahjono dan Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, selanjutnya KUAPBD – PPAS Tahun 2022 segera dikirim ke Gubernur Jawa Timur guna dilakukan evaluasi.
Sidang Paripurna berlangsung sejuk dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulum Basthomi. Dihadiri Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, Sekda Kabupaten Nganjuk, Mochamad Yasin, segenap anggota DPRD serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (fin)
