<
20/09/2021
Hukum & Kriminal Beranda

PB HMI Desak Polri Tangkap Kelompok Perusuh di Tanah Air

JAKARTA, IndonesiaPos

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka positif corona di tanah air, membuat kondisi indonesia begitu memprihatinkan, hingga kemudian beberapa formulasi dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut.

Disaat pemerintah bekerja ekstra untuk menangani pandemi global tersebut masih banyak kalangan dan kelompok-kelompok tertentu yang justru memanfaatkan situasi seperti saat ini demi kepentingan kelompoknya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Ahmad Latupono mengaku, sangat menyayangkan adanya perlakuan kelompok-kelompok yang memanfaatkan kondisi negara yang sedang dilanda wabah pandemi ini.

Dia mengemukakan, dirinya merasa heran dan dan tidak habis pikir kepada mereka yang mengambil kesempatan ditengah situasi seperti sekarang ini.

Iklan-spot

“Aneh bin heran juga rasanya, mereka yang oportunis terhadap kondisi bangsa seperti saat ini, harusnya mereka ikut membantu pemerintah dalam hal penanganan covid di tanah air ini,”kata Ahmad Latupono dalam keterangannya. Sabtu, (24/7/21) kemarin di Jakarta.

Pria yang akrab disapa Anyong ini, meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak dan melakukan penangkapan terhadap mereka yang disinyalir membuat situasi tanah air semakin kacau dan tidak terkendali.

Anyong mendesak institusi Polri untuk bekerja cepat, tepat dan efisien agar segera membarangus kelompok-kelompok yang hendak membuat kondusifitas dan stabilitas negara terganggu.

“Saya rasa Polri harus bekerja cepat, bila perlu tangkap saja mereka yang mau bikin rusuh. Saat ini pemerintah lagi fokus tangani covid mereka malah mau bikin rusuh, kan ini bahaya, ditambah angka positif akhir-akhir ini masih tinggi saya tekankan, langkah prepentif harus diambil oleh polri,”kata Anyong.

Sebelumnya banyak beredar poster-poster di media sosial (medos) mengajak masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi terkait penolakan kebijakan pemerintah menyoal PPKM di beberapa daerah di Indonesia.

Berita Terkait

Kolom Komentar

IndonesiaPos