JEMBER – IndonesiaPos
Santer beredar informasi tak sedap terkait kondisi internal di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jember terkait siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses penunjukan langsung proyek Pavingisasi.
Hal ini berimbas pada dugaan pengkondisian paket penunjukan langsung yang dipandang merugikan sejumlah pihak, termasuk rekanan lama.
L, salah seorang rekanan yang sempat menanyakan langsung kepada PLT. Kadis DPRKPCK mendapat informasi bahwa mekanisme proses pengadaan penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PA hanya mengetahui dalam kontrak
“Sempat saya tanyakan kepada kepala dinas selaku PA/ KPA terkait proses tersebut, namun dirinya mengaku dalam proses pengadaan langsung yg memproses adalah pejabat pengadaan dan PPK,”terangnya.
Media sempat mengkonfirmasi kepada Plt. Kepala dinas Cipta karya, Nurul Hafid, dirinya menjelaskan bahwa dalam proses pengadaan yang mengundang rekanan adalah pejabat pengadaan dan yg memproses kontrak adalah PPK.
“Saat saya baru menjabat selaku PLT. kepala dinas, ada beberapa paket pekerjaan yg sudah berproses kontrak tinggal pelaksanaannya, sehingga kami sebagai PA hanya melakukan pembayaran setelah kontrak dan pekerjaan tersebut selesai,” “terangnya.
Sementara itu Rudi, PPK dinas Cipta Karya, saat diklarifikasi terkait apakah dirinya yang menjalankan proses pembagian paket ke sejumlah rekanan, Kepada media dirinya mengaku bukan dirinya yang membagi paket tersebut. ” Mboten (tidak) mas.”jawabnya.
Pembagiannya menurut pengajuan Rudi ada pada kepala dinas. “Ke pimpinan pak,”katanya singkat.
Dengan pengakuan tersebut mengindikasikan adanya skenario besar dalam upaya memonopoli paket Pavingisasi yang jumlahnya kurang lebih 300 paket lebih.
Seperti pemberitaan sebelumnya, dengan banyak bermunculan sejumlah perusahaan baru yang mendominasi disetiap pelaksanaan kegiatan fisik menjadi perhatian sejumlah rekanan Jember.
Disinyalir ada keterkaitan antara munculnya perusahaan baru yang “mendominasi” pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik itu dengan rumor adanya oknum salah seorang tim sukses bupati yang diindikasikan mengatur semua kegiatan disejumlah OPD.
Agus Tono, penasihat Forum masyarakat Jasa konstruksi (Formasi) Jember mengaku risih dengan kondisi ini. “Saya melihatnya pihak opd sudah tidak mampu menegakkan aturan main karena terkooptasi dengan oknum-oknum kekuasaan. Dengan realita seperti sekarang ini, masyarakat terutama dilingkungan jasa konstruksi bisa berharap apa terhadap kondisi seperti ini,”pungkasnya.(kik)
