BONDOWOSO, IndonesiaPos
Bupati Bondowoso kembali melantik dan menggeser pejabat eselon II dilingkungan Pemkab Bondowoso. Senin, (7/12/2020).
Sejumlah pejabat eselon yang dilantik diantaranya, staf Ahli Bupati, Munandar dikukuhkan oleh Bupati menjadi kepala Dinas PUPR, meski tidak sesuai dengan kompetensinya, karena Munandar adalah sarjana pertanian.
Asisten II, Agus Suwarjito digeser ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB. Kepala Dinas Infokom di geser ke DPMD, yang sebelumnya di jabat oleh Abdurrahman, yang kemudia digeser ke Assisten II Sekeretariat daerah.
Amir Hidayat, yang sebelumnya menjabata sebagai kepala Dinas Sosial, kini di geser ke Bakesbangpol. Menyusul kepala Satpol PP Aris Agung digeser menjadi kepala DLHP, dan Kukuh Triatmoko, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala BPBD kini menjabat sebagai kepala Diskominfo.
Saat ini ada 10 OPD kosong, diantaranya, Dinas Sosial, Disdikbud, Satpol PP, BPBD, Dispertan, Ispektorat, Disparpora, Disperkim, RSD dr Koesnadi dan BKD, sehingga menambah kesemrawutan pemerintahan kabupaten Bondowoso, bahkan, yang terburuk dalam sejarah pemerintahan di Bondowoso, Karen Bupati dianggap tidak mampu membina dan mengkader ASN.
“Kenapa saya mengatakan Bupati Bondowoso tidak mampu membina ASN, Karena pejabat yang dilantik dan menempati posisi OPD yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Belum lagi Kepala Dinas Kesehatan, Mohammad Imron sudah 10 tahun menjabat, ini artinya Bupati tidak punya kemampuan memimpin Bondowoso,”kata salah satu pemerhati kebijakan public Bondowoso, Mohammad Ferly Yaqin.
Mohammad Ferly Yaqin berharap agar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun tangan untuk mengatasi carut marutnya ditubuh pemerintahan Kabupaten Bondowoso. Sehinga, separuh masa jabatan Bupati ini bisa memperbaiki kondisi birokrasi menjadi lebih baik.
“Kita desak KASN untuk turun ke Bondowoso, agar dapat melihat langsung bagaimana kondisi Bondowoso yang sebenarnya, sehingga tidak hanya menerima laporan tertulis saja,”imbuhnya.
