JAKARTA, IndonesiPos – Sebanyak 9 korban jiwa dari prajurit TNI, yang gugur dalam aksi kekerasan dan teror yang terus dilakukan Kelompok Kekerasan Bersejata (KKB) itu harus segera dilawan dengan operasi militer.
Meski demikian, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Sulaiman Ponto menilai pemerintah Indonesia tidak serius menangani pemberontak di Papua, sehingga memberikan ruang bagi perusuh.
“Ini akibat kita hanya menganggap mereka sebatas pelanggar kriminal saja (KKB). Padahal mereka sesungguhnya adalah Disident Armed Forces yang harus dilawan oleh Government Armed Forces (TNI) melalui Operasi Militer,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (16/4/2023) kemarin.
BACA JUGA :
- Jelang Idul Fitri, Anggota DPRD Provinsi Bagi-Bagi Beras
- Jateng Dipadati Pemudik, 60 Ribu Kendaraan Melintasi Gerbang Kalikangkung
- PDIP Dan Gerindra Calonkan Kadernya di Pilpres, Koalisi Besar Dpastikan Alot
- KPK Temukan Bupati Nonaktif Meranti Gadaikan Kantornya Rp100 Miliar
Sulaiman mengatakan, sudah sejak lama dia meminta penanganan terhadap KKB dilakukan secara serius. Operasi Militer memang perlu dilakukan untuk menghentikan kekerasan dan teror yang terus dilakukan pemberontak tersebut.
Apalagi kejahatan yang dilakukan KKB memang sudah termasuk pelanggaran HAM. “Sudah lama aku bilang bahwa harus laksanakan opsmil,” tegasnya.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa terjadi penyerangan KKB terhadap anggota TNI di Kabupaten Nduga, Papua. Penyerangan tersebut menyebabkan 9 anggota TNI tewas.
