JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS tahun 2023 dengan total 1.030.751 orang. Rekrutmen untuk abdi negara ini rencananya dibuka pada September mendatang.
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS tahun 2023 dengan total 1.030.751 orang. Rekrutmen untuk abdi negara ini rencananya dibuka pada September mendatang.
“Kami menyampaikan (pada Presiden Jokowi) terkait dengan rencana rekrutmen ASN di 2023 ini. Masih ada beberapa instansi dengan surat yang sudah kita kirim tetapi mereka belum juga mengirim usulan untuk formasi CPNS di 2023. Dan total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023,” kata Azwar usai menghadap Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
Azwar menjelaskan dari total 1 juta lebih rekrutmen tersebut, sekitar 80% diperuntukkan untuk non ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian 20% diperuntukkan untuk yang baru lulus kuliah.
“Fresh graduate ini apa saja sekarang masih kami utamakan yang talenta digital. Tentu nanti yang fresh graduate ini kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh kementerian lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Namun, Azwar menyebut bahwa jumlah 1 juta tersebut baru usulan dari beberapa kementerian lembaga. Dan ada beberapa kementerian lembaga yang belum mengusulkan
Menanggapi itu, pengamat politik Ray Rangkuti menuturkan pemerintah yang tiba-tiba akan merekrut banyak CPNS patut dipertanyakan maksud tujuannya, bahkan bisa termasuk dalam politik anggaran.
“Itu yang harus diperhatikan, karena bisa saja akan digunakan untuk meraih suara, semakin banyak anggarannya, banyak orang dipekerjakan, terima kasih orang juga akan besar. Praktik ini bisa dalam masuk politik anggaran,” ungkap Ray.
Padahal, kata Ray, pemerintah sendiri yang awalnya membatasi pekerja honorer di Indonesia. Bahkan tenaga honorer resmi dihapus pada November 2023 mendatang. Ray menegaskan sudah sepatutnya DPR untuk mengingatkan maksud dan urgensi Menpan RB akan membuka rekrutmen satu juta CPNS dengan dominasi menjadi tenaga honorer.
“Siapa yang berwenang menegur? Harusnya DPR yang mengingatkan. Apa tujuannya apa maksudnya, di mana urgensinya?,” tutur Ray.
