<
20/09/2021
Beranda Nasional

Plt. Kepala BKD : Rapat dan Tandatangan TPK itu Tidak Penting

BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id

Inspektorat dan Asisten 1, selaku Tim Pemantau Kinerja (TPK) dalam penyaringan ASN yang akan di promosi dan mutasi tidak pernah dilibatkan, termasuk  penandatanganan berita acara mutasi tersebut dipertanyakan oleh DPRD Bondowoso. hingga mutasi dan promosi ASN di Bondowoso carut marut.

TPK yang terdiri dari Sekda, BKD, Inspektorat dan Asisten 1 menurut Ahmad Prayitno Plt.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), menyebutkan bahwa penandatanganan pada berita acara mutasi tidak begitu penting. Pasalnya, SK mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum dilakukan mutasi, sudah ditandatangani oleh Bupati selaku kepala daerah.

Baca juga : Pemkab Bondowoso Gaduh DPRD Ancam Bupati di Interplasi

“Kalau TPK itu bisa tidak tandatangan, juga bisa iya. Ini orang yang tidak paham,” kata Pranyitno panggilan akrabnya, kepada wartawan. Selasa (1/10/2019)

Menurutnya, yang ditangani oleh TKP itu hanya persoalan-persoalan yang genting. Sebab, tidak semua persoalan penting itu genting dan belum tentu semua persoalan genting itu penting.

Iklan-spot

Baca juga : DPRD Dukung Inspektorat Ungkap Penyimpangan Mutasi ASN Bondowoso

“Ini yang tidak banyak mengerti. Kalau kepala BKD yang sekarang saya kasih tahu betul. Seperti apa kinerja TPK itu yang betul,” jelasnya.

Prayit menganggap TKP yang terdahulu, seperti ┬áSekda tidak dilibatkan. “Ngapain kalau sudah tau, sudah lengkap, sudah benar terus ngapain rapat. Yang perlu rapat di TPK itu ada persoalan yang aneh. Misalnya, kok bisa dia golongannya 1 kepingin jadi Camat,” ungkapnya.

Baca juga : Ketua DPRD Desak Bupati Batalkan Mutasi ASN Yang Amburadul

Terkait hal seperti itu kata kepala Bakesbangpol ini, perlu ada rapat, karena itu termasuk genting. “Nah itu perlu rapat,”terangnya.

Lebih jauhPranyit menegaskan, jadi sekali lagi tandatangan TPK itu bisa iya bisa tidak, itu yang tersirat yang sebenarnya. Bahkan, ia mencontohkan di daerah lain banyak yang tidak melakukan rapat dan tidak ada masalah.

“Praktek banyak didaerah lain tidak melakukan rapat dan 60 persen tidak menjadi masalah,” pungkasnya.

Berita Terkait

1 comment

Kolom Komentar

IndonesiaPos