BONDOWOSO, IndonesiaPos – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bondowoso mempertanyakan sikap keseriusan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani persoalan dugaan korupsi subsidi pupuk di bumi Ki Ronggo.
Sampai saat ini, PMII Bondowoso melihat APH belum menetapkan tersangka oknum distributor, kios nakal, dan mafia pupuk bersubsidi.
“Ketegasan APH masih kami pertanyakan, karena sejumlah temuan pada saat sidak bersama Pansus Pupuk Bersubsidi DPRD, salah satunya penemuan kios ilegal, raibnya pupuk di gudang distributor Maesan, namun APH tidak langsung bertindak, seharusnya saat itu APH langsung menyita barang bukti di kios maupun di distributor,”kata Firman pada sejumlah wartawan, Selasa (11/10/2022).
Diduga Terlibat Kasus KUBE, Warga Desa Sukorejo Minta Kajari Periksa Kades
Bahkan, baru-baru ini, lanjut Firman, anggota Pansus DPRD Bondowoso menemukan temuan baru terkait dugaan rahibnya pupuk subsidi, jenis pupuk ZA dan ponska.
Anggota Pansus menemukan dari 3 kecamatan, baik Curahdami, Maesan dan Tenggarang. Menurut laporan distributor ke produsen telah ditebus oleh kios. Namun, ketika dibandingkan dengan aplikasi T-pubers ada selisih kurang lebih 1.430.339 ton.
“Anehnya, di sejumlah wilayah sejak awal tahun kata para petani pupuk bersubsidi jenis ZA sudah tidak ada,”ujarnya.
Akibat Hujan Berjam-Jam Ribuan Rumah di Trenggalek Terendam Banjir
Kata Firman, Pantas saja, kalau keluhan dari masyarakat di Bondowoso tentang pupuk subsidi yang mahal, pupuk subsidi yang langka.
“Kami hanya mempertanyakan keseriusan APH, seharusnya menindak tegas pelaku pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Bondowoso,”imbuhnya.
Firman menambahkan, bagaimana publik bisa percaya pada APH, sejak gerakan PC PMII Bondowoso pada 5 September 2022 sampai sekarang belum ada yang ditindak dengan tegas dan dibuka ke publik.
“Manurut kami, siapa saja oknum kios dan distributor atau mafia pupuk yang melakukan pelanggaran dan melakukan permainan pupuk subsidi di Bondowoso maka harus ditindak, karena subsidi pupuk itu berasal dari APBN yang mencapai puluhan miliar,”tegasnya.
Seharusnya, lanjut Firman, APH sudah dapat menetapkan tersangka, dan menangkap oknum distributor dan kios nakal.
“Mungkinkah APH butuh gerakan aksi besar-besaran bersama petani agar ada ketegasan hingga takut menyeret oknum distributor dan kios nakal,”imbuhnya.
