BONDOWOSO, IndonesiaPos
Rekrutmen CPNS dan PPPK di Bondowoso, nampaknya masih tarik ulur, lantaran anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami kesulitan, meski semua OPD sudah di refocusing 50% dari anggaran OPD tersebut. Hanya DPRD yang tidak mau di refocusing sama.
Salah satu pengurus DPW PPP Jawa Timur, Imam Tahir, mengaku prihatin. Ia mengingatkan Bupati Bondowoso untuk mengkaji ulang rencana penerimaan CPNS dan P3K.
“Saya hanya mengingatkan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bupati. rekrutmen CPNS dan PPPK, perlu dikaji ulang, karena akibat dari itu sangat besar sekali dampaknya terhadap keuangan daerah,”kata Imam Tahir. Kamis, (3/6/2021).
Meski demikian, Imam Tahir menyampaikan terimakasih DPRD Bondowoso yang telah merelakan untuk di refocusing, walaupun hanya satu miliar untuk dialokasikan kepada biaya rekrutmen CPNS dan PPPK.
BACA JUGA :
Bupati Bondowoso Umumkan Rekrutmen 2,156 CPNS Segera di Buka
“Cuma kalau dibandingkan dengan OPD yang lain, yang refucusingnya 50% dari anggaran OPD tersebut, DPRD tidak ada apa-apanya, hanya mau di refocusing satu miliar,”katanya.
“Andai kata DPRD mau di refocusing sama dengan OPD yang lain. Terlebih, DPRD memiliki rasa keadilan dengan para OPD itu, saya pikir Bupati tidak terlalu sulit dengan persoalan ini. Tapi kalau hanya satu miliar kemudian menekan pemerintah untuk membuka CPNS dan PPPK, justeru ini bukan meringankan, tapi memberatkan dan membebani kepada Pemerintah Daerah,”tambahnya.
Mantan anggota DPRD Bondowoso ini mengungkapkan, jika satu orang prajabatan bagi CPNS biayanya sekitar 10 juta, kemudian Pemkab membiayai prajabatan CPNS dan PPPK 20 miliar, maka uanga 1 miliar itu tidak ada artinya dengan pengorbanan OPD yang 50%.
“Dengan refocusing satu miliar itu bukan meringankan, tapi memberatkan. Oleh karena itu, tolong masyarakat juga memahami, karena DPRD tidak mau direfocusing seperti OPD. Andaikan DPRD mau, mungkin perjalanan rekrutmen CPNS dan PPPK di Bondowoso tidak sesulit ini,”tegasnya.
BACA JUGA :
Formasi Penerimaan CPNS Tahun 2021 Tinggkat Pusat Hingga Daerah
Menurutnya, apabila rekrutmen CPNS dan PPPK tahun ini tidak teralisasi, mungkin tahun depan kita persiapkan lebih baik lagi. karena yang menggaji PPPK adalah Pemerintah Daerah, kalau CPNS itu anggaran dari Pusat. Dari mana kita mendapatkan uang untuk menggaji PPPK sebanyak itu, kalau tidak dibayar pemerintah yang kena, sehingga perlu dikaji dahulu.
“Makanya saya minta DPRD mau direfocusing 50% agar mempunyai rasa keadilan dengan OPD. Karena tujuannya sama-sama melayani masyarakat. Saya hanya mengingatkan Bupati, agar menghitung ulang anggaran yang dimiliki daerah, jika tidak maka akan terjadi konflik social ditengah masyarakat,”imbuhnya. (*)
