BONDOWOSO, IndonesiaPos – Pelaksana Harian (Plh) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kabupaten Bondowoso, Samsul Hadi, memberikan dukungan kepada Bupati Bondowoso atas wacana pembentukan majelis kode etik.
Wacana itu munyeruak di internal PPP dan masyarakat setelah ada isu salah satu pejabat tinggi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bondowoso diduga kuat menjadi tim panitia seleksi di Kabupaten lain tanpa ijin Bupati.
“Jika ada wacana pembentukan majelis kode etik. Maka, Kami sebagai partai yang mengusung Bupati, sangat mendukung sepenuhnya. Sebab, pejabaty itu sudah melanggar aturan yang seharus tidak dilakukan oleh pejabat di Bondowoso, apalagi tanpa ijin dari Bupati,”kata Samsul Hadi melalui sambungan telepon selulernya, Rabu (18/1/23).
BACA JUGA :
- Fahmi Mawardi TSK Kasus Pencabulan Santriwati Resmi Ditahan
- Kunjungi UMKM di Denpasar, Puan Dengarkan Keluhan Ibu-ibu yang Jadi Kepala Keluarga
- Sandiaga Uno Dorong UMKM Bondowoso Buat Produk Brand Lokal Untuk Menarik Wisatawan
Menurutnya, pejabat yang tidak ijin dari Bupati melakukan kunjungan keluar daerah, apalagi menjadi tim pansel di luar Kabupaten Bondowoso, itu merupakan bentuk pembangkangan yang tidak seharusnya dilakukan. Sehingga, sangat perlu dibentuk majelis etik.
“Kalau pejabat itu sudah tidak disiplin, tidak lagi menghormati Bupati, sudah selayaknya di proses. Itu bentuk pembangkangan karena tidak menghormati Bupati sebagai pimpinan tertinggi di Bondowoso,”ujarnya.
Kendati di internal PPP belum ada pembahasan resmi soal wancana pembentukan majelis kode etik. Namun pihaknya mendorong Bupati untuk segera membentuk majlis etik.
“Saya akan menghadap beliau, untuk menyampaikan semua yang terjadi, agar segera membentuk majlis etik. Hal itu sebagai komitmen pemerintahan Sabar, dan ini sebagai pelajaran bagi pejabat yang lain,”imbuhnya.
