BONDOWOSO, IndonesiaPos.co.id
Pernyataan Plt Kepala BKD Ahmad Prayit terkait Sekdes harus di tarik atau dipindah tugaskan kepada lembaga pemerintah, karena desa bukan lembaga pemerintah, sementara yang diakui lembaga pemerintah hanya Kelurahan sampai Sekretaris Daerah (Sekda).
“Saya merasa aneh kok ada yang melontarkan bahwa Sekdes kalau mau ditarik harus di Perdakan dulu, kan aneh, kalau itu dibuat Perda kan harus persetujuan DPR, maka gak ada itu Perda,” kata Prayit,” jelas Prayit Selasa (1/10/2019)
Pernyataan Prayit tersebut berbuntut panjang, hingga Ketua Koordinator SKAK Sutrisno SH melayangkan surat pemberitahuan/undangan ke semua Kepala Desa se Kabupaten Bondowoso bahwasannya besok Selasa 08-10-2019 akan mengadakan aksi bersama di depan Kantor DPRD Bondowoso
“Tujuannya menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Bondowoso dan anggota agar bisa menjelaskan apa yang di lontarkan Plt Bkd Suprayitno bahwa Pemerintah Desa bukan dari bagian Pemerintahan,”kata Sutrisno. Senin (07-10-19).
Tidak hanya itu, Sutrisno mengajak semua elemen Pemerintahan Desa dan perangkatnya untuk mengadakan aksi damai yang tidak mengganggu aktivitas umum dan membuat semua masyarakat damai dan kondusif.
“Ya, aksi yang akan kami lakukan besok hanya ingin mempertanyakan status kami selaku aparat desa kepada DPRD,” imbuhnya.
sementara itu koordinator Desa se kecamatan Wonosari, Samsuri menyampaikan hal yang sama, agar pernyataan Plt Bkd Bondowoso Suprayitno di cabut.
Perlu saya tegaskan selama ini yang menjadi ujung tombak Pemerintahan adalah yang terbawah yaitu Pemerintahan Desa,”jelas Samsuri .
Menurut Samsuri, meskipun banyak teror kepada kades-kades agar tidak melakukan aksi pada selasa 08-10-19 besok, namun Samsuri tetap pada pendiriannya.
” Kami hanya minta DPRD mengklarifikasi status lembaga Pemerintahan Desa yang di klaem di luar Pemerintahan,” pungkasnya.( sus )
