JAKARTA, IndonesiaPos
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saling bantah terkait penyebab banjir Jakarta dalam konferensi pers di Monas, Jakarta, Rabu (1/1).
Mulanya, Basuki menyoroti normalisasi yang belum sepenuhnya dilakukan di Sungai Ciliwung. “Namun, mohon maaf Bapak Gubernur (Anies), selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu kita lihat insyaallah aman dari luapan,” kata dia.
Sementara, kata Basuki, sepanjang 17 kilometer sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi masih terjadi luapan. Pasalnya, bagian sungai itu sudah mengalami penyempitan dan masih terdapat rumah yang berdiri di bantaran sungai. “Kalau lihat sekarang itu rumah bukan di bantaran, tapi di palung sungai. Ini bukan hal yang mudah. Ini keahlian beliau untuk persuasif. Tanpa itu, pasti akan menghadapi kejadian berulang seperti ini jika tak dinormalisasi,” ucap dia.
Atas dasar itu, Basuki menyatakan akan duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas hal tersebut. Upaya yang ditekankan Basuki adalah meminta Anies untuk melakukan pembebasan lahan. “Termasuk di kali Pesanggarahan juga dengan sodetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur, beliau mengambil langkah-langkah untuk pembebasan lahannya karena 1,2 kilo meter, 600 meter sudah kita kerjakan,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Anies menepis pernyataan Basuki. Ia berujar normalisasi sungai tidak akan berfungsi dalam kaitannya menghadapi banjir jika tidak ada pengendalian air dari daerah di selatan Jakarta. “Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya,” kata Anies.
Ia pun memberi contoh normalisasi di kawasan Kampung Melayu yang dilakukan pihaknya, namun tetap mengalami banjir. “Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir,” simpul Anies.
“Tapi,
selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya,
maka volume air itu akan luar biasa. Karena makin banyak kawasan yang digunakan
untuk perumahan. Sehingga air pun mengalir ke sungai,” sambungnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas
menekankan agar ada langkah cepat dalam penuntasan pengendalian air sebelum
masuk kawasan pesisir atau Jakarta. “Tapi pada fase ini yang
penting warga selamat, penanganan cepat, setelah itu kita duduk bersama untuk
memastikan bahwa masterplan dari
penyelesaian banjir ini sinkron,” tutupnya.
Diketahui, istilah normalisasi kerap dipakai pada era sebelum
kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada saat memimpin, Anies
kerap mengungkapkan kata lain, yakni naturalisasi. Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta sendiri mengaku menganggarkan Rp288 miliar untuk program
normalisasi-naturalisasi sungai pada akhir tahun lalu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta periode
2014-2019 William Yani menyebut penanganan banjir Jakarta terhambat janji Anies
untuk tak menggusur warga dari bantaran sungai.
Pengamat tata kota Yayat Supriatna menyebut setidaknya
ada empat faktor pemicu parahnya banjir Jakarta kali ini.
Pertama,
drainase atau saluran pembuangan air yang tak lagi mampu menampung debit air.
Kedua, curah hujan tinggi dan merata di Jakarta dan di daerah sekitar Jakarta
dalam durasi yang lama. “Sistem drainase didesain pada masa
kolonial, dipakai sampai masa seperti ini. Ini parah,” cetus Yayat.
Ketiga, faktor lingkungan makin parah. Keempat, faktor
pembangunan yang gencar. “Jalan ditingkatkan, tapi tata air
amburadul. Setiap hujan, dengan curah hujan 50-100 mm, kita kepayahan
menanggulanginya,” lanjut dia.
Yayat pun menyarankan untuk dilakukan audit sistem drainase,
audit tata ruang, audit kawasan permukiman yang sudah tak layak ditinggali.
