JAKARTA, IndonesiaPos
Ditengah situasi gelombang Covid 19 yang kembali meningkat, membuat Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T Danaparamita, angkat bicara. Ia menyoroti kelangkaan obata yang terjadi belakangan ini.
Sonny mempertanyakan hal tersebut, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk. Di ruang Komisi VI DPR-RI. Rabu (07/07/2021).
Sonny mengemukakan beberapa hal terkait kesiapan darurat korporasi menghadapi gelombang II penyebaran virus Covid 19. Hingga hari ini, hampir 2,5 juta masyarakat Indonesia terpapar Covid 19.
“Pertama saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN yang sudah melakukan berbagai hal, untuk memenuhi kebutuhan obat di situasi pandemi saat ini,”kata Sonny.
Meski demikian, ia tetap mengungkapkan beberapa permasalahan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, terkait kelangkaan obat-obatan. Menurut dia, kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sonny tidak ingin BUMN farmasi hanya berhenti pada penyediaan obat saja. Tapi, harus melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat. ia tidak ingin pihak farmasi hanya mengikuti mekanisme pasar.
“Saya mengutuk keras atas tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat. Siapapun yang mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat dan bangsa ini yang sedang menghadapi bencana,”tegasnya.
Namun mengutuk saja tidak cukup. Sonny minta BUMN, bekerja sama dengan aparat hukum agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi.
Selain itu, Sonny berharap ada pengawasan agar secara internal apotik milik BUMN dan apotik yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat.
“Jika menemukan orang yang terindikasi hanya membeli obat untuk di timbun dan dijual lagi dengan harga mahal dirinya meminta untuk segera di laporkan,”ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Terkait penerapan PPKM darurat bersamaan dengan pelaksanaan proses vaksinasi yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah, Sonny meminta BUMN farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin di vaksin.
“Kita semua menginginkan PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 berjalan dengan baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan,”katanya.
Dia juga mengungkapkan, DPR-RI melalui Ibu Puan Maharani, mendukung penuh PPKM Darurat ini. Selaku Ketua DPR RI Ibu Puan juga mengingatkan agar Pemerintah konsisten dan tegas. Selain itu, dukungan dari masyarakat tetap diperlukan.
“Untuk itu, BUMN farmasi juga harus membantu mensukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri,”tambahnya.
Politisi asal Dapil III Jawa Timur ini, meminta BUMN farmasi untuk bersinergi dengan Kementerian Kominfo terkait dengan penyebaran informasi yang berkaitan dengan data mengenai jumlah orang yang terpapar Covid 19. Sehingga Informasi yang disebarkan bisa terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai informasi yang disebarkan tersebut justru membuat kepanikan warga, hingga menyebabkan menurunnya imunitas masyarakat kita. saya berharap BUMN farmasi ini dapat bekerja sama dengan Kominfo dan institusi terkait, termasuk jurnalis agar juga menyebarkan berita edukasi semisal dari orang yang telah sembuh dari serangan Covid 19, bukan menyebarkan berita yang menimbulkan kepanikan di masyarakat,”pungkasnya. (dedy)
