JAKARTA – IndonesiaPos
Belakangan cukup ramai beredar pembahasan soal jalan Tol Probowangi (Probolinggo-Banyuwangi) yang hanya akan berhenti sampai di kabupaten situbondo.
Pro kontra soal Tol Probowangi ini bermula ketika salah satu anggota DPR RI Nashim Khan yang menolak rencana pembangunan tol dari Probolinggo sampai Banyuwangi.
Nasim beralasan, kalau tol Probowangi dilanjutkan takut berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Situbondo. Sehingga Nasim meminta pembangunan jalan tol cukup sampai di Kecamatan Suboh, salah satu area di Situbondo bagian barat.
Pernyataan dari Nasim tersebut menimbulkan berbagai komentar dari berbagai pihak, salah satunya datang dari sesama anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga dari Dapil Jawa Timur III, Sonny Tri Danaparamita (STD).
Sonny menilai, pandangan dari Nasim Khan yang meminta Pembangunan Tol Probowangi hanya sampai Situbondo, yang mengaku berdasar dari aspirasi Masyarakat Situbondo itu hanya bertumpuk pada satu aspek dan mengabaikan banyak aspek lain yang secara subtansi justru kebermanfaatannya lebih besar untuk Masyarakat.
Bahkan, Sonny menilai, pernyataan Nasim itu berbanding terbalik. Justru Sonny meminta dengan tegas kalau Tol Probowangi harus tetap dilanjutkan pembangunannya hingga sampai di Banyuwangi.
“Dan ini merupakan aspirasi yang harus saya suarakan dan perjuangkan dalam rapat-rapat di DPR RI nanti,”kata Sonny.
Sonny menjelaskan, sebagai sesama politisi yang berangkat dari Dapil Jawa Timur III, pihaknya memberikan apresiasi atas niat Nashim Khan yang menurut pengakuannya berdasar aspirasi masyarakat Situbondo.
“Secara substansi saya memiliki pandangan yang berbeda, Pandangan ini juga berdasar aspirasi yang saya terima dari masyarakat, termasuk warga Situbondo juga,”tegasnya.
Sonny juga menegaskan bahwa adanya kekhawatiran tol tersebut akan membunuh pertumbuhan UMKM yang ada di Situbondo, adalah suatu kekhawatiran yang terlalu berlebihan dan tidak berdasar.
“Sebagai orang yang berkomitmen terhadap tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia, rasa-rasanya kekhawatiran soal tol tersebut akan membunuh pertumbuhan UMKM yang ada di Situbondo adalah sesuatu yang berlebihan, karena ada banyak solusi yang dapat kita rumuskan agar pembangunan jalan toll tidak membunuh perkembangan UMKM maupun sektor pariwisata kita,”jelas Sonny
“Terkait penambahan Gerbang Tol, pertimbangan tarif toll, hingga pembangunan rest area yang memberikan prioritas kepada para pelaku UMKM kita adalah beberapa solusinya,” tambanya
Lebih lanjut Sonny justru menilai jika adanya proyek jalan Tol Probowangi, ini jadi momen pas buat Situbondo mentas, sehingga dapat menunjukkan diri sebagai daerah yang kaya akan potensi UMKM dan Pariwisata.
“Dengan begitu dapat dilakuan secara serius, dengan memprioritaskan kios-kios yang ada di rest area untuk para pelaku UMKM local,”ujarnya.
Dijelaskan, gerbang Tol juga dibuat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya yang dapat semakin meningkatkan kunjungan destinasi yang ada di Situbondo.
“Saya sudah sejak lama berharap agar setiap rest area di sepanjang tol sebagian berisi para pelaku UMKM lokal yang menjual produk lokal unggulannya. Jadi di rest area toll yang ada di wilayah Situbondo nanti akan ada rumah makan yang menjual Nasi Sodu, Nasi Karak, Nasi Kaldu, Tajin Palapa, Tape Sorgum, dan sebagainya. Kalau di rest area wilayah Banyuwangi akan ada penjual rujak soto, nasi tempong, dan sebagainya,” ungkapnya.
Sonny justru lebih memprioritaskan soal Tol Probowangi ini jangan sampai menimbulkan konflik atau geseakan antara Masyarakat yang disebakan oleh pembebasan lahan yang tidak dilakuakan secara baik dan berpotensi akan merugikan Masyarakat itu sendiri.
“Yang harus dilakukan sekarang adalah justru mengawasi secara bersama-sama agar Pembangunan jalan toll Probowangi dapat segera selesai. Pembebasan lahan- lahan milik rakyat jangan sampai merugikan para pemilik lahan”terangnya
Sonny meminta pemerintah dapat melakukan pembayaran terhadap pembebasan lahan yang digunakan untuk jalan Tol harus langsung, dan jangan sampai melalui makelar tanah ( apalagi sampai masyarakat menerima dengan nominal yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau harga yang telah disepakati oleh pemerintah).
“Sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya terkena jalur Pembangunan jalan toll mutlak dilakukan secara intensif. Secara langsung masyarakat harus bisa berkomunikasi dengan Jasa Marga atau pihak yang diberi tanggung jawab menyelesaikan urusan pembebasan lahan,”pungkasnya.
