JEMBER, IndonesiaPos
Pernyataan Kepala BPKAD Jember Penny Artha Medya melalui media menuai protes keras dari berbagai kalangan di Jember.
“Tulis dulu besar-besar, DPRD tidak nyumbang realokasi covid-19,Kalau itu sudah sampeyan publish, baru langkah selanjutnya kita bicarakan (data rincian asal realokasi anggaran),” ujar pejabat perempuan ini pada sejumlah wartawan dengan nada menantang.
Penny Artha Medya menyebut yang melakukan realokasi bukan Pemerintah Kabupaten Jember. “Tapi, Bupati Jember,” sambungnyaketus.
Kontan saja statmen tersebut mendapat reaksi beragam. Salah satunya dari Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo atau populer dipanggil Ipung.
“Ini pelecehan terhadap kehormatan DPRD. Tidak sepantasnya pejabat bicara seperti itu diruang publik” ujarnya
Sperti diketahui, realokasi anggaran yang dilakukan eksekutif, dari awal tidak pernah melibatkan DPRD. Bahkan Bupati terang-terangan menolak ajakan DPRD untuk membahas APBD yang menurut DPRD adalah pintu masuk untuk bisa melakukan refokusing anggaran sesuai petunjuk Pemerintah Provinsi.
“Bagaimana mungkin kami bisa partisipasi dalam proses Realokasi anggaran untuk Covid-19, semuanya dikerjakan sendiri oleh Bupati. Itu yang harus dipahami Peny” sesalnya.
“Kami DPRD hanya tahu dari pemberitaan media. Awalnya 400Miliar kemudian berubah menjadi 479 Miliar, sama sekali kami tidak dilibatkan” sesalnya
“Tiba-tiba saja Bupati kemarin berkirim surat. Hanya dua lembar kertas yang isinya hanya sekedar pemberitahuan kepada DPRD tentang Implementasi Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan, tanpa melampirkan rincian selembarpun. Dan yang janggal, tidak ada tembusan kepada Gubernur” urai Ipung pada IndonesiaPos Kamis sore 16 April 2020
Terpisah, sumber IndonesiaPos di Pemkab Jember,merasa malu sebagai sesama ASN dan sangat menyayangkan statmen Peny tersebut. Ia menjelaskan tentang kontribusi DPRD pada kondisi seperti ini ;
“Hak keuangan DPRD yang seharusnya 7 kali, tapi secara sepihak oleh Faida dibuat 1 kali dan kemudian dinaikkan menjadi 5 kali tahun 2019 akhir, ini juga bisa dimaknai sebagai sumbangan pribadi masing-masing anggota dewan. Begitu jugadengan pimpinan dewan yang tidak diberi tunjangan perumahan oleh bupati, juga bisa dimaknai sebagai sumbangan pribadi pimpinan dewan untukCovid-19 yang diambil sepihak oleh Bupati” urainya dan berpesan untuk tidak dipublish namanya.
Sumber IndonesiaPos lainnya yang juga ASN, yang lagi-lagi tidak ingin namanya disebutkan menyampaikan uneg unegnya ;
“Saya heran dengan kondisi Jember seperti ini. Terkesan ada upaya mengkerdilkan DPRD Jember yang sangat masif. Saya pribadi curiga ada agenda kepentingan besar dengan cara melumpuhkan DPRD, karenaDPRD adalah satu-satunya lembaga yg secara efektif memiliki hak Konstitusi untuk mengontrol kepala daerah.”
“Marilah kita sejenak berpikir, DPRD hanya punya 3 fungsi yang sifatnya mengimbangi saja kewenangan pemerintah daerah. Sementara kepala daerah memiliki kewenangan yang luas. Kalau DPRD lumpuh maka kepala daerah akan menjalankan kewenangan yg luas tanpa kontrol” sambungnya.
“Dari segi keuangan DPRD hanya mendapat alokasi anggaran tidak lebih dr 12 M yang digunakan untuk semua urusan DPRD dan saling kontrol diantara 50 orang anggotanya. Sedangkan Kepala daerah mengontrol dan berkuasa atas uang rakyat sebesar 4,3T dan memiliki kewenangan mutlak, tanpa kontrol dari birokrasi. Jadi yg paling berpeluang menyalahgunakan keuangan yg sangat besar adalah kepala daerah” urainya panjang lebar.
“Kepada oknum masyarakat yg ikut-ikutan melumpuhkan DPRD, sudahkan anda memikirkan nasib masyarakat luas ketika seorang kepala daerah mengelola uang rakyat dalam jumlah besartanpa kontrol, maka yang bersangkutan punya potensi besar untuk menyalahgunakannya juga dalam jumlah besar. Salah satu syarat pemerintahan bisa berjalan baik, dibutuhkan kontrol DPRD yang optimal” jelasnya
“Ada maksud apa dibalik upaya mengebiri dprd sangat masif ini, apa karena temuan pansus angket kemarin yg sungguh dahsyat dan bisa membongkar penyalahgunaan keuangan dalam jumlah yg bisa jadi terbesardi indonesia ?” tuturnya setengah bertanya.
“Kepada DPRD segera saja ungkap temuan PANSUS ANGKET supaya wabah corona ini tdk dijadikan alasan utk memanfaatkan APBD oleh oknum kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan politiknya” pungkasnya. (Kus)
