JAKARTA, IndonesiaPos
PT Pertamina (Persero) berencana akan menghapus penjualan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pertalite di tahun depan.
Badan usaha milik pemerintah itu akan mengeluarkan produk-produk BBM terbaru yang lebih ramah lingkungan yakni BBM bioetanol, atau bahan bakar alternatif yang dicampur dengan energi bersumber dari nabati.
Tahun ini, Pertamina telah meluncurkan produk Pertamax Green 95 merupakan BBM hasil percampuran Pertamax dengan etanol sebesar 5% (E5).
Pada 2024, perusahaan pelat merah itu akan mengeluarkan produk baru BBM lagi, yakni BBM Pertamax Green 92. Percampuran BBM pertalite dengan etanol sebanyak 7% (E7).
Selain dua produk tersebut, Pertamina masih akan menjual BBM jenis pertamax turbo di tahun depan.
“Pada tahun 2024 nanti, kami akan mengeluarkan yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya itu pertalite kita campur dengan etanol. Nilai oktan (RON) naik dari 90 ke 92,”ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Nicke menerangkan, kemunculan produk-produk energi terbaru itu sebagai upaya untuk meneruskan Program Langit Biru (PLB) Pertamina untuk menghadirkan BBM yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Pihaknya juga mengikuti mandat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menetapkan kendaraan yang diproduksi tidak boleh menggunakan bensin RON di bawah 91.
“Jadi, rencana kami ini sudah sangat pas, dari aspek lingkungan dan kedua mandatori pemakaian bioetanol,” kata Nicke.
Isu penghapusan pemakaian pertalite sempat dikemukakan oleh KLHK yang mengimbau masyarakat untuk menghentikan penggunaan pertalite guna mengurangi polusi udara di Jakarta, lantaram BBM dengan RON 90 itu dianggap tak ramah lingkungan.
Namun demikian, wacana itu mendapat pertentangan dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Menurutnya, secara keekonomian semakin tinggi RON BBM, akan semakin mahal harga jualnya.
“Pemerintah jangan sekedar menggeser penggunaan BBM ke arah yang beroktan tinggi, namun membebankan harga energi yang tinggi tersebut kepada masyarakat,”ujar dia dalam keterangan resminya.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah untuk cermat membuat perhitungan besaran subsidi yang diperlukan untuk menjalankan program ini.
“Kalau pemerintah punya uang, maka sebaiknya harga pertamax disubsidi agar harga jualnya setara dengan harga pertalite eksisting,”imbuhnya.
