Wamenkumham Resmi Tutup Temu Bisnis Tahap VI
JAKARTA, IndonesiaPos
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, menutup kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo. pada Sabtu (05/08/2023) kemarin.
Pesan saya, meski kegiatan temu bisnis tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan,”kata Wamenkumham.
Pria yang kerap disapa Edy, menyatakan, hal ini menjadi penting karena Kementerian dan Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga hal tersebut dapat mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Maka, dengan terselenggarakannya temu bisnis tahap VI ini diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja produk dalam Negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023,”kata Edy.
Dijelaskan, acara temu bisnis selama 3 hari ini bersinergi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Selain itu, acara ini merupakan implementasi Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berdasarkan data, pada kegiatan temu bisnis ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian dan Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.
“Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan pembayaran sebesar 16,13 triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah,”ungkapnya.
Diketahui sebelum dilaksanakannya road to temu bisnis ini, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to temu bisnis dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448,8 triliun rupiah.
Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM). (hen)
