PAMEKASAN, IndonesiaPos
Salah satu warga Kampung Masjid Bugandan, Kelurahan Jucangcang Kecamatan Kota Pamekasan, hidup sebatangkara, luput dari pendataan Pemerintahan Kabupaten. Hingga kemudian kabar tersebut sampai ketelinga salah satu Politisi partai Demokrat.
Ia mengunjungi Ariyanto Santoso (72) dan AS istrinya yang sudah lama menderita sakit,namun tidak mampu berobat kerena tak punya biaya.
“Maka di bulan yang penuh rahmat ini, saya akan membantu pada warga masyarakat yang tak mampu,”kata Ismail, Ketua Komisi III DPRD Pamekasan ini.
Pasutri yang tak dikarunia keturunan ini menderita sakit sudah cukup lama, dia hanya pasrah berdiam dan bertahan dengan sakitnya. Meski mendapat keponakan dan istrinya.
“Saya sangat prihatin sekali melihat kehidupan pak Ariyanto tersebut, apalagi luput dari pendataan pihak Pemerintahan Kabupaten,”katanya.
Menurutnya, Persoalan warga yang sakit apalagi tidak mampu itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bahkan Ismail juga meyakini kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada Ariyanto, tapi kepada warga yang lain.
“Saya sudah beberapa kali menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten membuat rumah singgah maupun rumah masa depan bukan panti jompo yang terlalu miris untuk mendengarnya,”katanya.
Dikatakan, rumah singgah itu nantinya untuk orang orang yang tidak mampu, yang tidak mempunyai sanak family, dan sebagai penampung bagi mereka, karena dalam UUD 1945 menjadi tanggung jawab Pemerintah mulai dari kehidupannya, Kesehatannya, dan makanannya.
“itu wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan mendata semua orang yang sakit tidak mampu, tidak punya keluarga yang hidupnya sebatangkara, berapa jumlahnya di Kabupaten Pamekasan, dan itu dibiayai dari APBD,”ujar Ketua Komisi III.
Ismail juga mencontohkan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi dengan program yang bernama Rantang Kasih. Jika ada warganya yang tidak mampu diberi makan oleh Pemerintah Daerah, gizinya juga dan hal semacam itu di Surabaya sudah dilaksanakan.
“Saya usulkan kepada Pemerintah Kabupaten warga miskin untuk didata total semuanya dan ini adalah merupakan tanggung jawab Pemerintah dan tanggung jawab Negara,”imbuhnya.
