BONDOWOSO, IndonesiaPos
Menanggapi pernyataan anggota Fraksi PPP DPRD Bondowoso, Sahlawi Zaini, di salah satu media online, yang mengatakan Ketua Pansus cenderung otoriter dan tidak akomudatif mendapat reaksi keras dari Wakil Ketua Pansus, Yondri.
Dia mengatakan, sebenarnya statemen Sahlawi itu salah. sebab dalam temuan pansus itu bukan kalimat sudah dibatalkan, yang kemudian semuanya dianggap selesai. Menurutnya, sebagai partai pengusung seharusnya menelusuri kenapa dibatalkan.
“Bukan karena dibatalkan kemudian dianggap selesai, tetapi pertanyaannya kenapa dibatalkan?, karena prosedurnya salah. kenapa salah? karena yang memberi informasi salah kepada Bupati. Ini yang perlu ditelusuri,”kata Yondri, kepada IndonesiaPos. Minggu, (16/2/2020).
Menurutnya, orang-orang yang selama ini selalu memberikan informasi yang salah, sehingga ada dugaan ingin menjerumuskan Bupati. Seharusnya kalau memang mau melindungi Bupati, bersama-sama menulusuri bersama pansus.
“Karena SK itu dibatalkan, beda dengan pemberhentian. Kalau SK dibatalkan itu seharusnya melalui lembaga peradilan tata usaha negara. Karena SK sudah diterbitkan seharusnya lewat PTUN bukan kemudian dibatalkan begitu saja,”tegasnya.
- BACA JUGA :
- Ketua DPRD Pansus Dibentuk Tidak Untuk Mengadili Pihak Yang di Undang, Tapi Mengungkap Kebenaran
- Perbup Akal Akalan Loloskan Dewas,Sekda Tiba-Ttiba Kena Penyakit Pusing
- Komisi II DPRD Temukan Dana PT Bogem Mengalir ke Rekening Milik Pribadi
Lanjut Yondri, beda dengan pemberhentian, karena SK itu diproses dari rumahnya melalui seleksi dan sebagainya berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, kemudia menerbitkan SK menyangkut person. Kalau rumah itu akan digusur, maka melalui PTUN.
“ini kan bukan pembatalan terhadap lembaganya, tapi SK orang tersebut,”tandasnya.
Wakil Ketua pansus ini memaklumi pernyataan Sahlawi. Sebab, menurut dia, dari proses awal Sahlawi tidak mengikuti secara utuh.
Pada waktu rapat pansus untuk ke sekian kalinya Sahlawi ini tidak tahu perkembangan, menganggap bahwa ketika dewas PDAM sudah di berhentikan kemudian menggugurkan kesalahan dari proses seleksi. Padahal, proses seleksi telah menggunakan anggaran daerah yang kemudian di gunakan untuk gaji para Dirut dan Dewas.
Mereka itu sudah menerima gaji, dan ketika proses seleksi salah apakah produk yang di hasilkan benar?. Ini bukan soal sudah di berhentikan atau tidak, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan ini dengan mencari refrensi dari para pihak untuk kemudian di jadikan dasar perbaikan.
“Bagi saya dan teman-teman, Ketua pansus sudah sangat akomodatif, tetapi ketika pertanyaan keluar dari substansi materi mungkin ketua pansus ingin meluruskan. Namun, ketika Sahlawi memaksa keluar dari ruang rapat. Semua sepakat untuk kemudian dia ini keluar dr ruangan. Tapi jangan kemudian keluarnya Sahlawi tanpa alasan?,”ujar Politisi Golkar ini
Yondri sangat menyayangkan sikap Sahlawi. Sebab, ia melihat Sahlawi memposisikan diri sebagai eksekutif dan berdiri diatas dua kaki. “ini yang kemudian aneh. Sedangkan proses seleksi yang dilakukan oleh ketua pansel sudah menyalahi peraturan diatasnya, seperti,Permendagri dan PP,”imbuhnya. (Lis/sus)
